WowKeren - Presiden Joko Widodo disebut meminta agar pelantikannya dan Ma'ruf Amin dimajukan sehari lebih cepat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi.

Diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dijadwalkan digelar pada 20 Oktober 2019 mendatang. "Pak Jokowi sudah mengusulkan agar bisa maju sehari," tutur Budi pada hari ini (28/9).

Menurut Budi, usulan tersebut disampaikan Jokowi kala menemui sejumlah pegiat Projo di Istana pada Jumat (27/9). Budi sendiri menjelaskan bahwa Jokowi hanya ingin mencari hari yang lebih baik dan tidak memiliki alasan khusus dalam keinginannya tersebut.

"Enggak ada, cuma ingin cari hari yang lebih baik saja," ujar Budi. "Hari Sabtu."

Selain itu, Budi juga menyampaikan bahwa persiapan pelantikan Jokowi-Ma'ruf kini tengah dilakukan. Ia menyebut bahwa seluruh pendukung Jokowi dari berbagai unsur dan elemen akan menggelar acara menyambut pelantikan tersebut.

"Teknisnya sedang diatur. Tapi antusiasme tinggi," jelas Budi. "Jutaan pendukung Jokowi siap hadir."

Budi pun memastikan bahwa tidak akan ada acara huru-hara, apalagi di daerah-daerah yang tengah dilanda musibah. Meski demikian, ia menyebut bahwa kemenangan mandat rakyat harus disyukuri dan dijaga.

Tak hanya itu, Budi juga sempat menyinggung soal gelombang demonstrasi yang akhir-akhir ini ramai berdatangan dari mahasiswa dan masyarakat. Meski aksi tersebut sangat dihargai, namun ia juga masih khawatir dengan adanya penumpang gelap demokrasi. Budi pun meminta agar tidak ada pihak yang coba-coba mengganggu apalagi menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

"Setiap manusia memiliki batas kesabaran," pungkas Budi. "Mari kita sambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI dengan penuh sukacita dan harapan yang positif."

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga telah menyampaikan bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dijaga ketat. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas siapa pun yang berlaku anarkistis atau dengan cara yang inkonstitusional.

"Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik," tutur Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (27/9). "Termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wapres terpilih hasil pemilu, akan berhadapan dengan TNI."