WowKeren - Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran menteri untuk lebih serius dalam mengemban tugas negara. Hal itu salah satunya bisa dilakukan dengan rajin menghadiri undangan rapat koordinasi.

Menurutnya, para menteri tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri. Sebaliknya, mereka perlu menjalin kerja sama yang baik dengan melakukan koordinasi yang tepat. Dikatakannya, ia pernah mendapat laporan bahwa ada menteri yang tidak hadir dalam rapat koordinasi. Ia tidak ingin di periode dua pemerintahannya ini hal semacam itu kembali terulang.

"Yang dikoordinasi oleh para menko, jangan sampai ada lagi diundang para menko tidak hadir, ada yang seperti ini, saya juga baru dengar," kata Jokowi di Istana Merdeka, jakarta, kamis (24/10). "Bagaimana kita bisa mengkonsolidasi, mengkoordinasi, diundang rapat oleh menko tidak pernah hadir. Hal seperti ini yang harus saya garis bawahi, sekali lagi harus kerja tim."

Membangun negara bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, diperlukan sinergi dari banyak pihak untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Begitu juga dengan para menteri yang saling membutuhkan satu sama lain.

"Kerja kita adalah kerja tim, bukan kerja menteri per menteri, bukan kerja sektoral," tegas Jokowi. "Ini membangun sebuah negara besar, tidak mungkin kerja sendiri, tidak bisa."

Lebih jauh, ia menekankan tujuan makro untuk setiap program pemerintahannya adalah untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Diketahui, masalah pengangguran di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata oleh sebab itu pemerintah perlu bersinergi untuk melancarkan apa saja yang dibutuhkan untuk membuka lapangan kerja ini. Mantan Wali Kota Surakarta tersebut menekankan agar seluruh jajaran birokrasi pemerintah memahami betul target besar ini.

"Jangan sampai ada kementerian-kementerian, provinsi, kabupaten/kota, yang tidak mengerti masalah ini," ujar Jokowi. "Jadi setiap hal yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja berikan ruang sebaik-baiknya. Berikan pelayanan yang sebaik-baiknya."

Ia meminta agar jika ada perusahaan yang mengajukan izin usaha tidak dipersulit. "Kalau ada industri yang berorientasi ekspor atau ada industri yang ingin memproduksi barang-barang substitusi impor, nggak usah lama-lama, sudah nggak usah mikir, tandatangani, sudah," pungkas mantan Gubernur DKI tersebut.