Dalam ratas tersebut, Jokowi meminta para jajarannya untuk serius menangani masalah radikalisme di Indonesia. Namun ia mengusulkan agar 'gerakan radikalisme' diganti dengan istilah lain.
- Elvariza Opita
- Kamis, 31 Oktober 2019 - 15:44 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo tampaknya benar-benar serius ingin menumpas tuntas masalah radikalisme di Indonesia. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan seperti menunjuk Jenderal (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama.
Kali ini isu radikalisme pun kembali diangkat Jokowi dalam rapat terbatas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Ia meminta jajarannya untuk melakukan upaya serius demi mencegah meluasnya gerakan yang kerap disebut radikalisme.
Namun Jokowi meminta agar istilah radikalisme tak lagi digunakan. Ia menilai perlu ada istilah baru, yakni bukan lagi "gerakan radikalisme" tetapi berganti menjadi "manipulator agama".
"Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut, yaitu mengenai radikalisme," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Kamis (31/10). "Atau mungkin enggak tahu, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan? Misalnya manipulator agama."
Jokowi lantas menyerahkan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD. Ia ingin Mahfud yang selanjutnya mengoordinasikan masalah tersebut.
Dalam rapat terbatas itu sendiri hadir para jajaran pemerintah lain. Mulai dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Di sisi lain, isu radikalisme terus menjadi bahasan utama di periode kedua pemerintahan Jokowi. Selain menunjuk purnawirawan TNI AD sebagai Menag dan meminta secara spesifik untuk mengatasi permasalahan radikalisme, isu ini juga disisipkan pada berbagai sektor.
Termasuk dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 yang bakal digelar dalam waktu dekat. Seperti disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, soal terkait radikalisme akan dimasukkan dalam rangkaian seleksi esok.
"Pada saat tes kebangsaan," kata Bima saat konferensi pers di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Rabu (30/10). Hal ini dilakukan demi mencegah meluasnya paham radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Isu radikalisme yang terus-menerus "digoreng" oleh pemerintah rupanya tak melulu disambut positif. Seperti disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, yang tampaknya mulai jengah atas isu tersebut.
Fadli menilai masih banyak masalah lain yang bisa menjadi fokus pemerintahan ketimbang sekadar isu radikalisme. Ia bahkan sempat menyindir kabinet bentukan Jokowi lebih tepat disebut sebagai "Kabinet Indonesia Mundur" bila terlalu fokus pada masalah radikalisme.
(wk/elva)
