Dalam editorial yang diunggah The Guardian pada Minggu (3/11) tersebut, Presiden Joko Widodo dinilai tidak bisa diandalkan untuk membela hak-hak dasar warganya.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 05 November 2019 - 11:18 WIB
WowKeren - Media asal Inggris, The Guardian, menuliskan editorial terkait pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Namun, dalam editorial yang diunggah pada Minggu (3/11) tersebut, Jokowi dinilai tidak bisa diandalkan untuk membela hak-hak dasar warganya.
"Lima tahun lalu dia dikenal secara luas sebagai Obama-nya Indonesia," demikian kutipan editorial tersebut. "Naiknya Jokowi dipandang sebagai langkah maju bagi negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia dan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia."
Selain itu, The Guardian juga menyinggung latar belakang Jokowi yang dinilai sederhana dan bebas dari kroni Orde Baru. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut memiliki reputasi sebagai politisi yang bersih, sama seperti Presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama. "Seperti halnya Obama, Jokowi merupakan harapan dalam dunia politik yang kotor," lanjut redaksi The Guardian.
Setelah menyelesaikan jabatan di periode 2014-2019, Jokowi kini mengusung slogan kampanye "Indonesia Maju" di periode keduanya. Sayangnya, banyak pendukung Jokowi yang mulai melihat kemunduran Indonesia dalam isu-isu kritis, seperti HAM, toleransi beragama, hingga kualitas demokrasi.
Meski demikian, The Guardian menyebut bahwa kemajuan Jokowi dalam membangun infrastruktur dan juga komitmennya dalam mengembangkan kesejahteraan sosial telah mendapat pujian. "Namun, ia juga telah diserang karena gagal mengatasi korupsi dan kekerasan. Jokowi juga memberikan lahan kepada kelompok-kelompok Islam garis keras alih-alih menantang mereka," lanjut The Guardian.
Selain itu, The Guardian juga menyoroti Wakil Presiden pendamping Jokowi yang baru, Ma'ruf Amin. "Wakil Presiden yang baru, Ma'ruf Amin, adalah ulama Islam konservatif yang kuat. Ia punya sejarah intoleransi terhadap penganut agama minoritas dan kelompok LGBT," lanjut editorial tersebut.
Tak hanya itu, Jokowi yang menunjuk lawan politiknya, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan juga dikritik. Pasalnya, mantan Danjen Kopassus tersebut diduga terlibat dalam penculikan dan kekerasan terhadap aktivis 1998.
"Penunjukan ini membuat aktivis dan warga Indonesia ketakutan. Mereka juga khawatir soal arah kebijakan negara," tulis redaksi. "Paling mendasar, warga bertanya-tanya untuk apa dilaksanakan pemilu."
Keputusan Jokowi untuk mempertahankan sejumlah Menteri di periode keduanya juga dipertanyakan. Di antaranya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
"Tapi kini makin jelas bahwa ia tak bisa diandalkan untuk membela hak-hak dasar warganya. Jelas juga bahwa warga tak seharusnya berharap seorang politikus bisa menjadi penyelamat," tutur redaksi The Guardian. "Tekanan untuk reformasi dan oposisi yang sebenar-benarnya hanya bisa datang dari luar parlemen. Masyarakat sipil Indonesia butuh semua pertolongan yang ada."
(wk/Bert)