Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, diajak untuk bergabung menjadi salah satu petinggi BUMN. Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, pun buka suara.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 13 November 2019 - 17:51 WIB
WowKeren - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diajak untuk bergabung menjadi salah satu petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini lantas ditanggapi oleh juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman.
Menurut Fadjroel, secara umum tidak ada masalah apabila Ahok menjadi bos salah satu BUMN. Yang menjadi masalah hanyalah status Ahok sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Pak Ahok kalau tidak keliru apakah bergabung partai politik. Nah beliau kalaupun mau masuk BUMN harus mengundurkan diri," ujar Fadjroel di kompleks Istana Kepresidenan pada hari ini (13/11). "Karena di BUMN ada surat semacam pakta integritas itu tidak boleh dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik."
Fadjroel mengaku belum tahu secara detail soal bergabungnya Ahok ke BUMN. Namun, ia meyebut bahwa tidak ada masalah dalam syarat-syarat secara umum. "Mengenai syarat-syarat, tampaknya tidak ada masalah ya," terang Fadjroel.
Selain itu, Fadjroel juga sempat menyinggung status Ahok sebagai mantan terpidana. Menurutnya, status tersebut tidak berpengaruh karena tidak ada dalam persyaratan.
"Tidak persyaratan itu secara langsung di dalam ketika kita dipanggil masuk di dalam dekom atau direksi," ujar Fadjroel. "Tapi menurut saya sih, tentu mereka yang pernah terlibat dalam atau terbukti secara hukum melakukan tindakan gratifikasi atau korupsi, itu tentu menjadi halangan bagi BUMN untuk berkembang."
Di sisi lain, rencana Ahok untuk bergabung dengan BUMN ini disambut baik oleh PDIP. Namun, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir memastikan tak ada aturan yang melarang kader partai memimpin BUMN.
"Nah problemnya adalah apakah boleh ada kader partai masuk atau tidak, memimpin atau tidak," ujar Komarudin. "Pokoknya yang penting harus jelas, kalau kader partai tidak boleh menduduki jabatan seperti itu harus jelas, tidak boleh."
Komarudin juga memastikan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengizinkan Ahok memimpin BUMN. Pasalnya, Komarudin menilai bahwa BUMN memang memerlukan pemimpin yang sedikit "gila".
"Kalau Ibu Mega, kalau untuk kepentingan bangsa dan negara itu tidak ada, pasti Ibu setuju," pungkas Komarudin. "Apalagi BUMN yang amburadul kan perlu orang-orang yang sedikit gila, gila positif ya. Gila positif seperti Ahok itu penting untuk menertibkan."
(wk/Bert)
