Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan adanya oknum-oknum yang nekat membuat desa baru demi mendapatkan dana desa dari pemerintah. Untuk itu, pihaknya terus melakukan investigasi.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 18 November 2019 - 13:23 WIB
WowKeren - Polemik desa siluman memasuki babak baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menarik kembali uang pemerintah yang telah diserahkan ke desa-desa yang tidak terbukti nyata adanya.
Kementerian Keuangan terus melakukan investigasi untuk mencari tahu kebenaran terkait desa siluman. Dalam prosesnya, Kemenkeu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Sri Mulyani pun menyayangkan adanya oknum-oknum yang nekat membuat desa baru demi mendapatkan dana desa dari pemerintah. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kemenkeu melalui akun resmi Twitter mereka.
"Menyesalkan upaya beberapa pihak yang mencoba membuat desa baru," tulis Kemenkeu melalui cuitan di Twitter, Senin (18/11). "Walaupun belum memenuhi persyaratan agar mendapat Dana Desa secara langsung."
Jika dari hasil investigasi ditemukan bahwa ada desa yang tidak memenuhi syarat, maka pemerintah akan membekukan aliran dana desa. Bahkan Sri tak segan untuk menarik kembali dana desa yang sudah diserahkan.
"Bagi daerah yang ketahuan ada desa yang tidak legitimate (tidak memenuhi syarat sebagai desa) maka pemerintah akan membekukan Dana Desanya," lanjut Kemenkeu. "Apabila sudah telanjur ditransfer, maka Dana Desa tersebut akan diambil kembali melalui Pemda masing-masing."
Adapun jumlah dana desa yang akan disalurkan dari pemerintah pusat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ia mengatakan tahun ini dana desa naik sebesar 2 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Sri Mulyani menekankan pemerintah akan terus menertibkan desa yang tidak memenuhi syarat tersebut.
Kemunculan desa fiktif di Sulawesi Tenggara memang cukup menghebohkan publik. Namun, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi justru mengaku tidak tahu menahu terkait keberadaan desa tersebut.
"Nah itu saya belum tahu karena saya belum diberikan laporan," kata Ali dilansir CNBC Indonesia, Jumat (8/11). "Saya juga belum tau karena saya belum diberikan laporan karena itu ranahnya hukum, kita serahkan aja sepenuhnya."
(wk/zodi)
