WowKeren - Kabar direkrutnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke BUMN terus menuai polemik. Penolakan bahkan telah disuarakan oleh sejumlah pihak.

Salah satu pihak yang menolak Ahok masuk ke BUMN adalah Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara. Menurut Marwan, Ahok memiliki catatan hitam di bidang hukum. Ia juga menyebut ada sejumlah kasus yang belum dipertanggungjawabkan oleh Ahok.

"Saya ingin kasus hukum ini ditindak lanjuti. Semua lambaga negara penegak hukum mengatakan bahwa mereka bukan mengusut kasus dugaan korupsi Ahok tapi mencari alasan melindungi Ahok," jelas Marwan dilansir detikFinance pada Jumat (22/11). "Salah satunya Sumber Waras. Kasus ini buktinya sudah lebih dari 3 bukti, termasuk yang ditemukan BPK. Itu pun diabaikan. KPK bilang Ahok tidak punya niat jahat."

Selain itu, Marwan juga menilai bahwa prestasi Ahok membangun Simpang Susun Semanggi bermasalah. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut membangun Simpang Susun Semanggi tanpa pembahasan dengan DPRD.

Pasalnya, dana yang digunakan berasal dari CSR dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company. Karena bukan berasal dari APBD, Ahok pun tidak izin pada DPRD terlebih dahulu.

Oleh sebab itu, Marwan meragukan anggapan bahwa Ahok dimasukkan ke BUMN untuk "bersih-bersih". Marwan justru curiga praktik kotor di BUMN semakin meluas dengan masuknya Ahok. Ia pun mengumpamakan Ahok dengan "sapu kotor".

"Kalau dikatakan Ahok ingin bersih-bersih karena di BUMN banyak mafia. Kalau mau menyapu halaman secara bersih gunakanlah sapu yang bersih. Tapi kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa," jelas Marwan. "Kalau Ahok diduga belepotan berbagai kasus korupsi, saya duga justru banyak orang yang lebih terkontaminasi atau bahkan ada dugaan melanggengkan mafia yang ada."

Menanggapi pernyataan Marwan, Kementerian BUMN pun buka suara. Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga menegaskan bahwa Ahok masih bersih hingga saat ini.

"Kan sudah di KPK, dan KPK juga enggak meneruskan yang dikatakan Pak Marwan itu," terang Arya. "Sampai hari ini masih bersih."

Arya menjelaskan bahwa KPK sudah tidak melakukan penyelidikan atau sejenisnya terhadap Ahok. Menurut Arya, KPK merupakan lembaga independen hingga tidak akan tebang pilih kasus.

"Dan KPK juga tidak ada melakukan penyelidikan atau apapun masalah itu. Jadi apakah KPK diragukan Bang Marwan. Coba cek mungkin Bang Marwan selama ini bela KPK dan mengatakan KPK independen dan sebagainya. Kan enggak mungkin KPK pilih-pilih kasus. Waktu lalu saja berapa menteri TSK (tersangka) dan masuk tahanan," pungkas Arya. "KPK ini independen dan Ahok enggak ada diperiksa KPK kalau bermasalah hukum, hukum yang mana, kalau ada diproses baru sampai putusan pengadilan tetap kita akui. Ini kan tidak."