WowKeren - Wacana perubahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI kini tengah ramai dibahas. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, lantas mengomentari hal ini.

Menurut Fadli, jabatan Presiden dan Wapres RI sudah cukup dua periode seperti sekarang. Apabila ada penambahan masa jabatan, maka Fadli khawatir hal ini bisa membahayakan.

"Terkait itu saya pikir sudah menjadi konvensi dan konstitusi kita. Masa jabatan Presiden kita dua periode," terang Fadli dilansir Suara.com pada Sabtu (23/11). "Sudah pas itu, jangan lagi ada upaya memperpanjang, akan bahaya demokrasi kita."

Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut, masa jabatan Presiden yang panjang juga pernah ada di Indonesia. Namun seperti diketahui, hal tersebut dikritik pada era reformasi.

"Dua kali periode. Sudah pas itu. Sudah cukup bangat, itu membahayakan demokrasi kita, itu yang kita kritik dulu di era reformasi kan," ujar Fadli. "Dan saya kira dua periode cukup lah jabatan Presiden."

Sebelumnya, isu perpanjangan masa jabatan Presiden RI menjadi 3 periode muncul seiring bergulirnya wacana amandemen UUD 1945. Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani, menyebutkan bahwa ada wacana untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode alias 15 tahun.

"Kalau dulu (ketentuannya) 'dapat dipilih kembali', itu kan maknanya dua kali juga sebelum ini. Tapi kan terus-terusan," kata Arsul ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11). "Kalau (wacana) ini kan hanya dapat dipilih satu kali masa jabatan lagi. Kemudian ada yang diusulkan menjadi tiga kali. Ya itu kan baru sebuah wacana ya."

Namun bukan hanya usulan itu yang akan dikaji terkait dengan amandemen UUD 1945. Wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi satu periode saja namun menambah durasinya juga akan dibahas.

Meski demikian, Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet telah menegaskan bahwa belum ada pembahasan resmi terkait wacana penambahan masa jabatan Presiden tersebut. Baik di tingkat pimpinan maupun partai.

"Sampai detik ini kita belum pernah membahasnya," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11). "Jadi terkait dengan wacana jabatan presiden tiga kali, sampai detik ini kita belum pernah membahasnya, baik di tingkat pimpinan maupun di partai, Partai Golkar maksudnya. Itu tidak ada."