Isu ini pertama kali dilemparkan oleh Plt Ketum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat. Menurutnya ada menteri yang sedianya dilirik oleh Presiden Jokowi namun terjegal permintaan mahar sebesar Rp500 miliar dari parpol.
- Elvariza Opita
- Senin, 25 November 2019 - 10:29 WIB
WowKeren - Publik dibuat heboh dengan pernyataan dari Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat. Pasalnya Humphrey melempar isu liar soal pembentukan Kabinet Indonesia Maju yang turut melibatkan sejumlah besar nominal uang.
Dilansir dari CNBC Indonesia, Humphrey mengawali pernyataannya dengan pelaksanaan pilkada langsung yang penuh praktik transaksional. Hal ini membuat pemimpin yang muncul menjadi tersandera oleh kepentingan partai politik tertentu.
Lantas Humphrey menyinggung perihal seorang calon menteri yang menjadi "korban" karena sistem tersebut. Sebab, menurut Humphrey, sang calon menteri sejatinya diinginkan oleh Presiden Joko Widodo.
Sayangnya sang calon menteri "batal maju" lantaran terjegal upaya-upaya dari partai politik. Sang calon menteri sedianya hendak diusung oleh partai politik tertentu, namun ia harus berkomitmen bisa berkontribusi sebesar Rp500 miliar selama menjabat.
"Nah itu, karena dia memang orang profesional, ya itu tentu against daripada esensi hati nuraninya. Dia tidak mau," jelas Humphrey dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (24/11). "Kalau dia mau, dia bisa. Karena diminta uang pun dia tidak punya. Karena dia seorang profesional, keahliannya memang dibutuhkan oleh presiden."
"Tapi memang ada kesulitan. Ada alokasi untuk partai-partai politik dan ada partai politik yang memang melihat orang ini berpotensi untuk menjadi menteri," sambungnya. "Tapi kondisi yang tadi, selama dia menjadi menteri, dia harus membuat, mencetak, Rp500 miliar."
Isu ini jelas langsung berkembang liar dan menjadi pembicaraan panas. Partai politik dari koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin pun segera memberikan klarifikasi terkait isu tersebut.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP kubu Suharso Monoarfa, Achmad Baidowi, menilai isu itu tak bisa dipertanggungjawabkan. Ia lalu menantang Humphrey untuk menyebut sosok dan partai politik yang dimaksud.
"Sehingga tidak menjadi fitnah politik," ujar Achmad. "Apalagi dia harus memahami bahwa penunjukan menteri di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo."
"Lagian ngitung isu Rp500 miliar dari mana? Gaji menteri lima tahun berapa? Kapan baliknya?" imbuhnya. "Belum lagi kalau diganti di tengah jalan. Makin tidak ketemu rumus pengembaliannya."
Jawaban senada juga disampaikan oleh PDI Perjuangan. Hendrawan Supratikno mengimbau agar Humphrey tak sembarangan melemparkan isu, apalagi bila tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
(wk/elva)
