Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Front pembela Islam saat memberikan sambutan dalam acara reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang digelar pada hari ini, Senin (2/12) di Monas.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 02 Desember 2019 - 07:26 WIB
WowKeren - Pada hari ini, Senin (2/12) Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar reuni tahunan di Monas. Dalam sambutannya, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis menyindir orang-orang yang mengaku Pancasilais.
Menurutnya, saat ini tak sedikit orang yang mengaku cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan siap berjuang demi Pancasila. Namun pada kenyataannya, mereka justru acap kali menghina para ulama.
"Saat ini banyak sekali orang-orang yang anti agama dan mengaku sebagai Pancasilais, pecinta NKRI dan mengaku siap berjuang demi Pancasila," kata Sobri. "Tapi hari-hari ini mereka menghina ulama. Ini PKI gaya baru."
Lebih lanjut, ia mulai membeberkan satu demi satu kasus yang pernah menimpa ulama di Indonesia. Salah satunya Habib Bahar bin Smith. "Ada juga yang masih dalam tahanan seperti Habib Bahar bin Smith, termasuk juga Gus Nur dan termasuk juga Imam Besar kita Habib Rizieq Shihab," ujar Sobri.
Tak hanya ulama yang terjerat kasus, Sobri ikut menyinggung masih banyaknya orang yang menurutnya telah menistakan agama namun masih berkeliaran bebas. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun tak luput dari nama yang disebutnya.
"Di Reuni 212 ini, kita lihat banyak sekali penista agama seperti Ahok dulu yang dibiarkan," tegas Sobri. "Saya mau bertanya, siap turun kembali? Siap untuk bela agama kembali?"
Reuni Akbar 212 memang sejatinya digelar pada hari dan jam kerja. Terkait hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pun memperingatkan agar jajaran Aparatur Sipil negara (ASN) tidak mengikuti acara tersebut. ASN yang mengikuti acara reuni 212 tentunya dikategorikan dengan membolos kerja.
"212, kan, di hari kerja, hari Senin," ujar Sekretaris Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Mudzakir di Citra Cikopo Hotel, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (29/11). "Kalau misalkan PNS tidak masuk untuk itu, kan, PPK-nya berhak menentukan."
(wk/zodi)
