Pertanyaan tersebut terlontar dalam pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMKN 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada hari ini (9/12). Jokowi pun memberikan pemaparannya.
- Bertilia Puteri
- Senin, 09 Desember 2019 - 13:02 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo diketahui menghadiri pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMKN 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada hari ini (9/12). Dalam kesempatan tersebut, sang Presiden membuka sesi tanya jawab dengan para peserta.
Salah satu pertanyaan yang menarik terkait dengan alasan negara tidak tegas dalam menghukum koruptor dengan memberi hukuman mati. "Mengapa negara kita mengatasi korupsi tidak terlalu tegas, kenapa nggak berani di negara maju, misalnya dihukum mati, kenapa kita hanya penjara, tidak ada hukuman mati?" tanya seorang peserta bernama Harley.
Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi pun menjawab bahwa kemungkinan hukuman mati untuk para koruptor memang ada. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku bahwa hingga kini memang belum ada koruptor yang dihukum mati di Indonesia.
"Kalau korupsi bencana alam, dimungkinkan. Kalau nggak, tidak. Misalnya ada gempa, tsunami, di Aceh, atau di NTB kita ada anggaran untuk penanggulangan bencana, duit itu dikorupsi, bisa (dihukum mati)," jawab Jokowi. "Tapi sampai sekarang belum ada, tapi di luar bencana belum ada, yang sudah ada saja belum pernah diputuskan hukuman mati, UU ada belum tentu diberi ancaman hukuman mati. Di luar itu UU-nya belum ada."
Selain itu, Jokowi menegaskan bahwa tidak ada orang yang boleh melakukan korupsi. Ia juga menyebut bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan proses.
"Memang pemerintah saat ini proses membuat sistem agar pejabat-pejabat yang ada itu tidak bisa melakukan korupsi agar baik semua agar pagarnya itu bisa menghilangkan korupsi yang ada di negara kita, tapi apa pun semua butuh proses," pungkas Jokowi. "Negara-negara lain juga butuh proses ini bukan barang gampang ditangani, tapi yakinlah kita semua, pemerintah, KPK, terus berupaya mengurangi menghilangkan korupsi di negara kita."
Sebelumnya, Jokowi sendiri telah diundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada hari ini (9/12). Namun karena menghadiri pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMKN 57 ini, Jokowi pun tak bisa memenuhi undangan KPK.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, lantas mengatakan bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan memenuhi undangan tersebut. "Teragendakan Wapres besok (hari ini)," kata Febri, Minggu (8/12).
(wk/Bert)
