Presiden Jokowi melemparkan wacana soal hukuman mati koruptor ketika menghadiri acara di SMKN 57 Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Senin (9/12) kemarin. Wapres Ma'ruf Amin pun memberikan tanggapannya seperti berikut.
- Elvariza Opita
- Rabu, 11 Desember 2019 - 17:38 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo baru saja melontarkan pernyataan yang sukses membuat geger publik Indonesia. Pasalnya Jokowi melempar isu soal wacana hukuman mati terhadap koruptor.
Wacana ini jelas menimbulkan pro dan kontra, apalagi karena hukuman mati sendiri dinilai melanggar HAM. Menanggapi kontroversi yang ada, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun angkat bicara.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengaku mendukung wacana penerapan hukuman mati bagi koruptor. Menurut Ma'ruf, hukuman mati dibolehkan dan telah diatur dalam Undang-Undang maupun agama.
"Hukuman mati itu memang dibolehkan," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/12). "Walaupun ada yang keberatan tapi banyak negara membolehkan, agama juga membolehkan dalam kasus pidana yang memang sulit diatasi."
Menurut UU Tindak Pidana Korupsi, jelas Ma'ruf, telah mengatur hukuman mati bagi koruptor. Namun tentu saja diperlukan syarat dan kondisi tertentu agar seorang koruptor bisa dijatuhi hukuman mati.
Ia berharap penerapan hukuman mati dapat membuat kapok para koruptor. Sebab hukuman yang dijatuhkan selama ini tak menimbulkan efek jera.
"Andai kata dihukum mati saja tidak jera, apalagi tidak dihukum mati. Logika berpikirnya kan gitu," kata Ma'ruf, dilansir CNN Indonesia. "Jadi itu hukuman paling tinggi, seharusnya membuat orang tidak berani (korupsi)."
Wacana hukuman mati bagi koruptor ini mendapat tanggapan kontra dari Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid. Menurutnya hukuman mati yang diwacanakan itu sangat kejam dan tidak manusiawi. Sebab hukuman mati memang tidak boleh diterapkan untuk semua bentuk kejahatan.
"Hukuman mati itu kejam, tidak manusiawi," ujar Usman di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (10/12). "Selain itu juga tidak menimbulkan efek jera di berbagai negara."
Bahkan Usman menyebut wacana hukuman mati bagi koruptor hanya untuk membangun politik ketakutan semata. Ia juga curiga hal ini hanyalah pengalihan isu semata dari banyaknya pengurangan hukuman bagi terpidana korupsi beberapa waktu belakangan.
(wk/elva)
