Orator pada Aksi 212 pada Jumat (21/2) pekan lalu sempat menuding Ahok terlibat dalam praktik korupsi. Belakangan sejumlah pihak mengaitkan tudingan ini dengan aksi Ahok yang perlahan-lahan memberantas mafia migas.
- Elvariza Opita
- Rabu, 26 Februari 2020 - 12:26 WIB
WowKeren - Pekan lalu sejumlah ormas Islam mengadakan aksi massa demi menyuarakan aspirasi agar praktik korupsi diberantas. Namun aksi tersebut diketahui justru "melebar" dengan menyenggol sejumlah hal lain, salah satunya tuntutan agar Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama dicopot dari jabatannya.
Mereka menuding Ahok terlibat dalam kasus korupsi. Tudingan dari massa 212 ini pun langsung ditepis oleh banyak pihak. Mulai dari Kementerian BUMN secara umum, termasuk sang menteri [c-=Erick Thohir], hingga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Publik pun berspekulasi, mempertanyakan alasan mengapa tuduhan korupsi itu bergema di tengah aksi. Namun dari beragam spekulasi yang ada, anggapan bahwa tuduhan korupsi itu muncul demi "melindungi" lah yang paling bergema. Lantas, siapa yang dilindungi?
Publik pun kemudian mengaitkannya dengan fakta bahwa Ahok sudah melakukan sejumlah gebrakan selama menjabat sebagai Komut Pertamina. Salah satunya dengan merintis jalan untuk menghentikan sepak terjang mafia migas yang selama ini membuat negara terus merugi karena bergantung pada impor BBM.
Sebagai informasi, Ahok diketahui baru saja mendorong sistem transparansi dengan cara membuka data-data terkait pengadaan impor BBM. "Dengan keterbukaan informasi ini, kami berharap mendapat masukan dan saran terbaik dari publik," cuit Ahok, Kamis (13/2).
"Ahok sudah mulai melakukan sesuatu yang baru," ujar Peneliti Alpha Database Indonesia, Ferdy Hasiman di Jakarta, Senin (24/2). "Dengan cara membuka informasi-informasi penting di sektor hilir."
Menurut Ferdy, sejak dahulu pengadaan BBM di sektor hilir Pertamina memang tak pernah transparan ke publik. Alhasil para mafia migas bisa "bermain-main" di titik tersebut. Mereka bekerja sama dengan para politikus agar Indonesia terus mengimpor BBM. Dari praktik kecurangan inilah para mafia migas bisa mengeruk keuntungan.
Untuk diketahui, para mafia migas bahkan bisa mengeruk keuntungan sampai Rp 1 triliun dalam sebulan. Pasalnya mereka mematok keuntungan sebesar USD2-3 per barel per hari, dengan nilai impor Indonesia yang mencapai 800 barel setiap harinya.
Dengan dibukanya akses publik terhadap data hilir Pertamina, maka para mafia migas tak bisa beraksi sembarangan. Masyarakat bisa melihat perusahaan mana yang menang tender, hingga jenis BBM yang diimpor Pertamina.
Lebih lanjut, terkait dengan mafia migas ini, Ferdy menilai hanya orang-orang terdekat Pertamina lah yang bisa mengerjakannya. "Praktik seperti ini harus dihentikan agar Pertamina menjadi perusahaan bersih dan benar-benar bertugas mendistribusikan BBM dan membeli BBM dengan baik dan benar," pungkas Ferdy.
(wk/elva)
