Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkap gambaran pemerintahan daerah ibu kota baru nantinya. Menurutnya sang kepala daerah akan ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi.
- Elvariza Opita
- Kamis, 27 Februari 2020 - 11:03 WIB
WowKeren - Salah satu megaproyek yang hendak diselesaikan Presiden Joko Widodo dan jajaran di periode kedua pemerintahannya adalah pembangunan ibu kota baru. Harapannya ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur itu bisa mulai ditempati pada 2024 mendatang.
Berbagai persiapan pun dilakukan, salah satunya terkait pimpinan daerahnya. Bila sebelumnya status ibu kota baru masih simpang siur, apakah akan menjadi provinsi tersendiri atau daerah khusus, maka kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sedikit petunjuk.
Menurut Luhut, ibu kota baru merupakan wilayah khusus yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu, yang memimpin ibu kota baru pun berbeda, yakni kepala badan otorita IKN (Ibu Kota Negara).
"Badan otorita ini setingkat menteri," ujar Luhut ketika dijumpai awak media di Ballroom 2 The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu (26/2). "Saya kira kaan segera undang-undangnya jadi, menteri/kepala otorita ibu kota Indonesia."
Menariknya lagi, kepala badan otorita ini akan langsung dipilih oleh Jokowi. "Presiden sekarang lagi memfinalisasi siapa menteri/kepala otorita ibu kota. Jadi difinalisasikan," ungkap Luhut, dilansir dari CNBC Indonesia, Kamis (27/2).
Dalam kesempatan itu, Luhut turut pula membahas soal pembiayaan pembangunan ibu kota baru. Menurutnya seluruh anggaran yang diperlukan untuk membangun gedung pemerintahan akan diambilkan dari APBN.
Luhut sendiri mengklaim telah mengantongi izin dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sudah dilaporkan ke Jokowi. Baru untuk sarana dan fasilitas lain akan dibiayai di luar APBN.
"Banyak investor partner tertarik bangun ibu kota negara ini, saya baru dikirim list-nya sudah hampir 30 perusahaan besar yang ingin berpartisipasi," ujar Luhut. "Semua kita minta dengan high kualitas. Kita tidak mau ada tidak green di sana."
"Banyak perusahaan investor luar negeri yang ingin masuk. Dari Amerika ingin masuk, Jepang masuk, Abu Dhabi UEA masuk, Singapura, banyak sekali," imbuhnya.
Perihal keberadaan investor asing ini pun turut menjadi sorotan masyarakat luas. Salah satu kritikan datang dari Sekretaris Bidang Ekuintek Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Idris, yang menilai pemerintah terlalu mengambil risiko besar dengan melibatkan banyak pihak asing.
(wk/elva)
