Lonjakan angka pasien positif COVID-19 membuat publik merasakan kepanikan tersendiri. Mereka pun menuntut agar pemerintah lebih transparan terkait data para pasien, yang belakangan ditolak oleh Jokowi.
- Elvariza Opita
- Sabtu, 14 Maret 2020 - 08:39 WIB
WowKeren - Pada Jumat (13/3) kemarin masyarakat Indonesia sukses dibuat geger dengan konfirmasi terbaru soal wabah Corona. Pasalnya pemerintah mengonfirmasi keberadaan 35 pasien baru positif COVID-19.
Dengan demikian, sampai Jumat kemarin, jumlah kasus Corona di Indonesia mencapai 69 orang. Namun tiga orang diantaranya telah dikonfirmasi meninggal dunia.
Menanggapi hal tersebut, publik pun menuntut agar pemerintah lebih sigap dan transparan dalam menghadapi wabah virus Corona. Salah satu harapan masyarakat adalah pemerintah membuka riwayat jejak sang pasien demi langkah antisipasi.
Tuntutan ini pun telah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, Jokowi pun mengakui bahwa ada beberapa informasi terkait penanganan Corona yang dirahasiakan oleh pemerintah. Menurut Jokowi, memang tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan kepanikan.
"Saya sampaikan penanganan pandemi COVID-19 terus menjadi perhatian kita," kata Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jumat (13/3). "Memang ada yang kita sampaikan dan ada yang tidak kita sampaikan. Karena kita tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat."
Namun mantan Wali Kota Solo itu tetap menegaskan bahwa pemerintah tanpa henti mengupayakan kesiapan dan ketangguhan dalam menghadapi pandemi ini. Langkah serius memang terus ditempuh mengingat sudah ada 69 kasus positif COVID-19 di Indonesia.
Salah satu yang dirahasiakan adalah riwayat pasien positif COVID-19. Data itu, imbuh Jokowi, tak dibuka demi menghindari kepanikan. Oleh karena itu, sang presiden menegaskan tak akan membuka riwayat pasien seperti yang sudah dilakukan di negara lain.
"Sebetulnya kita pinginnya kita sampaikan," kata Jokowi, dilansir dari Kompas, Sabtu (14/3). "Tetapi kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat, juga efek nantinya terhadap pasien apabila sembuh."
"Setiap negara memiliki policy yang berbeda-beda," imbuhnya menegaskan. "Tetapi yang jelas setiap ada kasus baru pasti tim reaksi cepat langsung memagari hal itu."
(wk/elva)
