'Dirayu' Supaya Tak Mudik, 2,5 Juta Warga DKI Bakal Dapat Bantuan Sosial Dari Jokowi
Instagram/kemensetneg.ri
Nasional
Mudik di Tengah Corona

Menurut Presiden Jokowi, pemberian bantuan sosial (bansos) tersebut akan menjadi bekal bagi warga Ibu Kota untuk tetap bertahan di rumah selama pandemi corona masih berlangsung di Indonesia.

WowKeren - Pandemi virus corona (Covid-19) yang juga mewabah di Indonesia kini menjadi halangan bagi warga yang berniat mudik di Hari Raya Idul Fitri tahun 2020. Pemerintah sendiri telah mengimbau agar masyarakat tak mudik demi menekan laju persebaran Covid- 19.

Untuk mencegah arus mudik, Presiden Joko Widodo pun akan "merayu" 2,5 juta masyarakat DKI Jakarta yang berpotensi pulang kampung saat Lebaran dengan memberikan bantuan sosial (bansos). Hal tersebut disampaikan Jokowi kala membuka rapat terbatas tentang antisipasi mudik yang dilakukan secara virtual pada Kamis (2/4) hari ini.

Menurut Jokowi, pemberian bansos tersebut akan menjadi bekal bagi warga Ibu Kota untuk tetap bertahan di rumah selama pandemi corona masih berlangsung di Indonesia. "Yang diintervensi di hulu saya melihat bantuan perlindungan sosial, stimulus ekonomi akan sangat membantu sekali dalam bertahan, terutama di Ibu Kota," ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo tersebut mengungkapkan bahwa terdapat 3,6 juta masyarakat DKI yang perekonomiannya terdampak oleh kebijakan pembatasan sosial. Dari total angka tersebut, 1,1 juta orang di antaranya akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.


Dengan demikian, pemerintah pusat tinggal memberikan bantuan kepada sisanya. "Saya kira kemarin Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial dan yang sudah diberikan Provinsi DKI 1,1 juta. Artinya tinggal 2,5 juta yang perlu kita eksekusi di lapangan," jelas Jokowi.

Jokowi sendiri belum menjelaskan seperti apa bentuk bantuan perlindungan sosial yang akan ia berikan kepada warga DKI. Namun, pemerintah diketahui telah mengalokasikan dana perlindungan sosial sebesar Rp 10 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (PKM) program keluarga harapan (PKH).

Selain memberikan Bansos, Jokowi juga meminta kepala daerah hingga kepala desa untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Pemerintah desa diminta Jokowi untuk aktif mendata warganya yang telah terlanjur mudik. Para pemudik tersebut juga diminta untuk langsung ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP).

"Saya ingin mendorong agar ada partisipasi di tingkat komunitas baik itu RW maupun RT sehingga pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa diberlakukan sebagai ODP, sehingga harus jalankan isolasi mandiri," pungkas Jokowi. "Selain itu dana desa juga bisa digunakan untuk jaring pengaman sosial yang ada di desa."

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts