Jokowi Tak Larang Mudik, Anies Justru Resah Gegara Ini
Getty Images
Nasional
Mudik di Tengah Corona

Anies Baswedan justru khawatir tentang pergerakan orang ke luar Jakarta. Semakin banyak orang keluar dari Jakarta justru akan meningkatkan penyebaran virus corona.

WowKeren - Presiden Joko Widodo memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adapun kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi mudik lebaran di tengah pandemi corona.

Pemerintah pusat pada dasarnya memang tidak melarang masyarakat untuk mudik. Namun, Jokowi berpesan agar masyarakat yang mudik mau melakukan karantina mandiri selama 14 hari.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru memiliki pandangan lain. Anies justru khawatir tentang pergerakan orang ke luar Jakarta. Sebab, semakin banyaknya orang yang keluar dari Jakarta yang notabene merupakan episentrum corona di Indonesia, justru akan meningkatkan penyebaran.

"Kami khawatir pergerakan dari Jakarta ke luar Jakarta," kata Anies saat rapat bersama Wapres Ma'ruf Amin melalui video conference, Kamis (2/4). "Maka itu kami, Senin kemarin keluarkan surat buat tutup terminal AKAP karena potensi penyebaran sangat tinggi."


Anies menilai jika upaya penanganan corona yang dilakukan di Jakarta, Depok, tangerang, dan juga Bekasi harus terintegrasi. pasalnya, pergerakan di Jabodetabek juga sangat tinggi. "Dan kalau enggak ada integrasi maka akan repot," tutur dia.

Sementara itu terkait ketentuan isolasi mandiri 14 hari bagi pemudik hal itu sudah sesuai dengan protokol Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Jokowi menegaskan bahwa setiap pemudik yang datang ke kampung halaman statusnya adalah orang dalam pantauan (ODP).

"Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H," ujar Jubir Jokowi, Fadjroel Rachman dalam keterangannya, Kamis (2/4). "Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing."

Menurut Fadjroel, kebijakan pemerintah tersebut sudah selaras dengan peraturan terkait PSBB. Meski tidak melarang mudik secara resmi, namun pemerintah terus menggencarkan kampanye besar-besaran kepada masyarakat agar tidak mudik demi memutus rantai persebaran corona.

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts