Program unggulan Presiden Joko Widodo, Kartu Pra Kerja, dikritik tak solutif bagi para korban PHK terdampak wabah Corona. Jokowi pun memberi jawaban seperti ini.
- Elvariza Opita
- Kamis, 23 April 2020 - 14:32 WIB
WowKeren - Ada beberapa program yang tetap berjalan kendati Indonesia sedang diguncang pandemi COVID-19 seperti sekarang. Salah satunya adalah Kartu Pra Kerja yang gelombang pertamanya mulai meluncur pada pekan lalu.
Namun pelaksanaan program yang memberikan pelatihan sekaligus "gaji" bagi kaum pencari kerja ini nyatanya menuai banyak kritikan. Beberapa pihak menilai Kartu Pra Kerja bukanlah solusi untuk mengatasi dampak ekonomi imbas wabah virus Corona.
Hal ini yang kemudian ditanyakan oleh jurnalis Najwa Shihab kepada Presiden Joko Widodo dalam program talkshow "Mata Najwa", Rabu (22/4). Najwa pun hanya mengutip keluhan yang dilemparkan masyarakat yang menilai lebih memerlukan bantuan langsung tunai (BLT) alih-alih pelatihan.
"Yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan Kartu Pra Kerja, tapi berupa uang tunai untuk menyambung hidup, bukan ikut pelatihan untuk perbaiki CV. Sementara pekerjaannya saja belum tentu tersedia," ujar Najwa. "Apa tanggapan bapak soal ini?"
Jokowi pun kembali menegaskan bahwa program Kartu Pra Kerja sudah direncanakan dan didesain sedemikian rupa sejak Oktober 2019. Kebanyakan pelatihan yang disiapkan, sayangnya, jauh lebih mudah diberikan secara offline atau tatap muka.
"Tapi, ada kondisi yang berbeda sekarang ini yang extraordinary, ada COVID. Sehingga, dalam waktu hanya satu setengah bulan ini desainnya dibelokkan, diubah total. Dari offline diubah ke online dalam waktu yang sangat cepat," kata Jokowi.
Namun demikian, Jokowi menegaskan Kartu Pra Kerja yang sekarang diluncurkan sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi program semi-bansos. "Ini sudah semi-bansos, terutama untuk korban PHK. Kira-kira 80-90% yang ikut memang korban PHK," tuturnya.
Ketika ditanya soal peluang untuk mengubah anggaran untuk Kartu Pra Kerja jadi murni program bansos, Jokowi secara tersirat menampiknya. Pasalnya anggaran yang disiapkan pun telah dibagi untuk bansos, disamping bahwa program Kartu Pra Kerja melibatkan sejumlah mitra yang kini telah dikontrak.
Terkait dengan mitra pelatihan ini sendiri sempat menuai polemik di masyarakat. Bahkan polemik terpilihnya pihak-pihak tertentu sebagai mitra pelatihan Kartu Pra Kerja sampai membuat Staf Khusus Presiden, Belva Devara mengundurkan diri dari jabatannya karena masalah konflik kepentingan.
(wk/elva)
