WowKeren - Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan kembali terasa beberapa waktu belakangan. Bahkan beberapa waktu lalu Korut benar-benar membuktikan ancamannya dan meledakkan kantor penghubung Korsel yang dibangun di Kota Kaesong, salah satu wilayah terdekat dengan perbatasan kedua negara.

Belakangan Korut pun buka-bukaan soal alasannya sampai nekat meledakkan kantor yang menjadi "tanda perdamaian" dengan Korsel itu. Rupanya aksi ini dilatarbelakangi rasa "amarah" karena Korsel disebut-sebut telah merusak perjanjian 2018, termasuk Deklarasi Panmunjom.

Korut bahkan dengan "berani" menyebut Kementerian Pertahanan Korsel selayaknya anjing kampung yang ditakuti, sombong, suka menggertak, mengoceh, dan memicu suasana konfrontatif. Kemarahan itulah yang memancing Korut untuk bertindak nekat, bahkan mengancam bahwa serangan kemarin barulah aksi pembuka.

Tak hanya itu, adik pimpinan tertinggi Korut Kim Jong Un, Kim Yo Jong, dengan blak-blakan menyebut Presiden Korsel Moon Jae In sebagai "boneka Amerika Serikat". Ia menuding negara yang dipimpin Presiden Donald Trump itu berada di balik sikap Korsel yang mengabaikan perjanjian diantara kedua negara.

"Alasan mengapa perjanjian indah antara Korut dan Korsel tidak dilaksanakan selangkah pun adalah karena Korsel menempatkan diri mereka sebagai bayang-bayang Amerika Serikat (boneka AS)," kata Kim Yo Jong. "Bahkan sebelum tinta perjanjian (Korea) Utara dan Selatan mengering, dia (Moon Jae In) menerima tawaran kelompok kerja Korea Selatan-AS di bawah paksaan."

Kendati demikian, serangan demi serangan, baik verbal maupun harfiah, yang disampaikan Korut tak membuat Korsel menutup begitu saja pintu "perdamaian". Korsel menegaskan tetap terbuka pada perundingan kedua negara walaupun tindakan Korut dikecam keras sebagai hal yang tak masuk akal dan merusak.

Presiden Moon sendiri menegaskan tak akan lagi bisa menerima tindakan tak masuk akal seperti ini. Tetapi Moon juga menegaskan pihaknya berharap bisa terus menghormati perjanjian 2018 di Pyongyang.

"Ini adalah sikap dasar kami," ungkap Kemenhan Korsel. "Bahwa perjanjian militer 19 September harus dipatuhi tanpa gagal membangun perdamaian di Semenanjung Korea dan untuk mencegah bentrokan yang tidak disengaja."