WowKeren - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur pada hari ini, Kamis (25/6). Dalam kesempatan itu, Jokowi berbicara mengenai penanganan pandemi COVID-19 di Surabaya Raya.

Menurutnya, penanganan COVID-19 di Surabaya Raya yang meliputi wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus melalui manajemen yang tersinergi. Pasalnya, Surabaya adalah wilayah aglomerasi atau terpusat. Sehingga keluar masuknya warga ke kawasan ini berpengaruh terhadap naik turunnya kasus COVID-19.

"Nggak bisa Surabaya sendiri, gak bisa. Gresik harus dalam satu manajemen, Sidoarjo harus dalam satu manajemen, dan kota/kabupaten yang lain," kata Jokowi. "Karena arus mobilitas itu yang keluar masuk adalah dari bukan hanya Surabaya, tapi daerah juga ikut berpengaruh terhadap naik dan turunnya angka-angka COVID-19 ini."

Tak hanya itu, untuk mensinergikan rumah sakit darurat dengan rumah sakit rujukan COVID-19. Ia juga telah meminta Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 (Pangkogabwilhan 2) untuk turun tangan.

"Dipilahkan mana yang berat, mana yang ringan, penempatannya di RS yang mana sehingga semuanya tidak masuk ke dalam satu titik dan tidak dipisah-pisahkan," lanjut Kepala Negara. "Dan tidak menumpuk pasien itu di satu RS. Sementara yang lain masih banyak yang kosong."

Lebih jauh, ia menekankan agar upaya Pemprov Jatim maupun pemerintah daerah dalam menangani COVID-19 juga ditingkatkan. Mulai dari pelacakan, isolasi, dan perawatan pasien.

Kepala Negara mengingatkan pada jajaran pemimpin daerah untuk berpedoman pada data ilmiah sebelum membuat kebijakan. Selain itu pemimpin daerah juga diimbau untuk meminta saran ahli seperti epidemiolog.

"Jangan kita membuat kebijakan, membuat policy, tanpa melihat data tanpa mendengarkan saran dari para pakar," kata Jokowi. "Ini berbahaya. minta masukan dari pakar epidemiologi, minta saran dari pakar-pakar perguruan tinggi."

Jokowi juga menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Dari hasil survei yang didapatnya, hanya 70 persen warga yang mematuhi protokol kesehatan.