WowKeren - Sejumlah pejabat tinggi Korea Utara meragukan keputusan Kim Jong Un yang disebut menyerahkan sebagian kewenangannya kepada sang adik perempuan, Kim Yo Jong, karena kondisi kesehatannya yang memburuk, bahkan dikabarkan koma. Para pejabat tersebut justru menilai keputusan itu dinilai sebagai wujud unjuk rasa percaya dari Kim Jong Un untuk memberikan separuh kewenangannya.

Dilansir surat kabar The Korea Herald pada Selasa (25/8), mantan Menteri Penyatuan dan Wakil Ketua Eksekutif Dewan Penasihat Unifikasi Nasional kepresidenan Korea Selatan saat ini, Jeong Se-hyun, mengatakan langkah yang ditempuh Kim Jong-un adalah ekspresi kepercayaan dirinya serta perubahan cara dalam memerintah rezim.

"Masalah kesehatan adalah interpretasi media, dan sejauh yang NIS sampaikan, Kim tidak memiliki masalah kesehatan," kata Jeong saat wawancara dengan stasiun televisi Korea Selatan, KBS.

Dalam pertemuan tertutup pada 20 Agustus lalu, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Kim Jong Un telah mengalihkan sebagian dari tanggung jawabnya kepada orang lain, termasuk sang adik, Kim Yo Jong.

Badan intelijen tersebut menyangkal bahwa Kim memiliki masalah kesehatan yang serius, langkah itu diambil untuk mengurangi tingkat stress pemimpin Korea Utara itu dan memungkinkan Kim untuk menyangkal kesalahan jika terjadi kegagalan kebijakan di masa depan.

"Itu adalah ekspresi kepercayaan Kim Jong-un. Ini adalah perubahan dalam sistem pemerintahan negara," tambah Jeong. Jeong lantas mengatakan kewenangan itu tidak hanya diberikan kepada Kim Yo Jong, tapi juga kepada ketiga orang lainnya.

Saat ini, Kim Yo Jong sendiri diberi wewenang menjalankan kebijakan luar negeri Korea Utara terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sedangkan Pak Pong Ju untuk urusan ekonomi, Choe Pu Il untuk urusan militer, dan Ri Pyong-chol yang bertanggung jawab atas pengembangan senjata strategis.

Di sisi lain, seorang profesor di University of North Korean Studies di Seoul menyatakan sikap serupa, yakni langkah itu dimaksudkan untuk berbagi tanggung jawab, bukan untuk menyerahkan otoritas. "Korea Utara adalah negara di bawah satu-satunya sistem pemerintahan, dan Kim masih memegang kendali. Langkah itu dapat dilihat sebagai bagian dari taktik manajemen politik Kim Jong-un dengan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pejabat di bidang ekonomi, sosial, militer, dan urusan luar negeri," terangnya.

"Ini menunjukkan bahwa Kim memiliki cengkeraman kekuasaan di negara tersebut dan sistemnya stabil. Jika dia tidak percaya diri, bagaimana dia bisa memberikan tanggung jawab kepada orang lain?" tambahnya.