WowKeren - Indonesia beberapa waktu lalu telah menawarkan draf resolusi anti terorisme ke Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, draf tersebut langsung ditolak oleh Amerika Serikat (AS) yang menganggapnya hanya sebuah lelucon belaka.

Draf yang diajukan Indonesia itu dianggap AS gagal total dan bahkan hanya seperti lelucon. Bahkan, AS juga menyebut lebih baik tidak ada resolusi sama sekali daripada menyetujui draf resolusi dari Indonesia.

Resolusi ini gagal total mencapai tujuan utamanya,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Kelly Craft dalam surat penjelasannya yang dikutip dari situs resmi lembaga Misi AS untuk PBB, Rabu (2/9). “AS tidak akan berpartisipasi dalam lelucon yang sinis dan abai ini.”

”Resolusi Indonesia di hadapan kita ini seharusnya dibuat untuk menguatkan tindakan internasional dalam melawan terorisme,” sambungnya. “Tapi malah lebih buruk ketimbang tidak ada resolusi sama sekali.”

Adapun duduk perkara ini disebabkan karena resolusi yang disponsori Indonesia ini mendukung pemulangan anak-anak militan ISIS. Namun dalam draf ini, tidak diatur resolusi mengenai pemulangan militan ISIS dan keluarganya ke negara masing-masing.

Padahal, AS menilai repatriasi teroris adalah hal yang paling penting untuk mengatasi terorisme. “Ini juga gagal untuk memuat langkah penting pertama, repatriasi ke negara asal masing-masing dari mereka,” ujar Craft.

Lebih lanjut Craft menjelaskan jika AS sebenarnya paham akan maksud Indonesia dan negara-negara lain yang menyerukan penuntutan, rehabilitas, dan reintegrasi (PRR) bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas teror. Sayang, draf tersebut justru sama sekali tidak memuat repatriasi teroris.

Craft menyatakan negara yang tidak mau memulangkan warganya yang terlibat teror seolah-olah tidak mau bertanggung jawab pada ulah warganya sendiri. Oleh sebab itu, ia menyayangkan draf tersebut yang mirip lelucon.

”AS punya contoh dalam memulangkan warga negara kami dan menuntut mereka. Semua negara harus bertanggung jawab terhadap warga negara mereka yang terlibat teror,” jelas Craft. “Sebagaimana Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bilang, 'Kami ingin setiap negara memulangkan warganya masing-masing. Itu adalah langkah pertama. Itu adalah kewajiban yang harus mereka lakukan’.”

”Ini tidak bisa dimengerti bagaimana bisa anggota-anggota DK PBB puas dengan resolusi yang mengabaikan akibat ancaman keamanan bila semua negara meninggalkan petempur asingnya,” sambungnya. “Sehingga petempur asing itu bisa melarikan diri dari tahanan dan mengabaikan keluarga mereka yang menderita di kamp-kamp tanpa pertolongan, peluang, atau harapan.”