Jokowi mengungkapkan anggaran pemerintah untuk perlindungan sosial masyarakat selama pandemi corona. Mulai dari program sembako senilai Rp 32,4 triliun hingga program subsidi gaji senilai Rp 13,98 triliun.
- Bertilia Puteri
- Senin, 05 Oktober 2020 - 09:42 WIB
WowKeren - Virus corona (COVID-19) sudah mewabah di Indonesia selama tujuh bulan, terhitung mulai 2 Maret 2020 lalu. Presiden Joko Widodo pun berbicara mengenai upaya penanganan pandemi corona yang telah dilakukan pemerintah selama ini.
"Banyak yang telah pemerintah lakukan, banyak sekali, macam-macam programnya," tutur Jokowi dalam video yang diunggah ke kanal YouTube "Sekretariat Presiden", dikutip pada Senin (5/10). "Di tengah keterbatasan keuangan negara, saya mengambil risiko untuk mengatasi masalah ini."
Jokowi menampilkan angka-angka anggaran pemerintah untuk perlindungan sosial masyarakat selama pandem corona. Mulai dari program sembako senilai Rp 32,4 triliun, program keluarga harapan senilai Rp 36,3 triliun, program kartu pra kerja senilai Rp 19,46 triliun, hingga program subsidi gaji senilai Rp 13,98 triliun.
"Angka angkanya silakan lihat sendiri di tampilan yang ada ini," ungkap Jokowi. "Berapa ratus triliun yang kita kerahkan untuk mengatasi wabah dan membantu warga."
Meski telah menggelontorkan ratusan triliun untuk menghadapi pandemi, Jokowi mengaku masih belum puas. Sang Kepala Negara ingin agar jajaran Menterinya bekerja lebih keras lagi.
"Kendati demikian saya juga belum puas. Saya ingin menteri-menteri lebih baik dalam bekerja, mencari program yang lebih tepat sasaran," tutur Jokowi. "Semua harus terus kita perbaiki, masih banyak kerja keras yang harus kita kerjakan."
Lebih lanjut, Jokowi juga mengungkapkan bahwa pihaknya harus terus melakukan penyesuaian kebijakan yang lebih baik. Oleh sebab itu, sang Presiden mengajak masyarakat untuk memberi masukan terkait hal ini.
"Masyarakat jangan ragu untuk melapor," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. "Mendagri telah saya dorong Pemda membuka keran aduan atau masukan perbaikan kinerja ke depan."
Di sisi lain, Jokowi juga sempat menegaskan jika lockdown bukan solusi yang tepat untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Tanah Air. Jokowi menjelaskan bahwa lockdown tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi memiliki dampak yang buruk bagi masyarakat karena dianggap sama saja dengan mengorbankan kehidupan masyarakat.
(wk/Bert)