Dalam skema WHO yang disebut COVAX, 92 negara miskin telah memenuhi syarat untuk mengakses vaksin corona dengan biaya lebih rendah atau gratis hingga akhir tahun 2021.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:57 WIB
WowKeren - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah membuat rencana vaksin virus corona (COVID-19) yang disebut sebagai COVAX. Dalam skema COVAX tersebut, 92 negara miskin telah memenuhi syarat untuk mengakses vaksin corona dengan biaya lebih rendah atau gratis hingga akhir tahun 2021.
Namun, kewajiban untuk mendapat fasilitas tersebut tetap tidak jelas. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan, siapa yang akan menanggung tagihan jika masyarakat di negara-negara miskin tersebut terkena efek samping tak terduga dari vaksin COVID-19 dan jatuh sakit?
Para pakar kesehatan menilai tanpa adanya persyaratan yang jelas, maka pemerintah negara- negara miskin tersebut mungkin menghadapi kemungkinan klaim kompensasi, yang dapat membuat mereka tidak berpartisipasi dalam skema yang dipimpin WHO itu. Hal ini berisiko memperpanjang pandemi corona di tempat-tempat yang tidak memiliki fasilitas kesehatan yang cukup.
WHO dan GAVI, aliansi vaksin yang bersama-sama memimpin COVAX, menyatakan bahwa skema tersebut akan mencoba untuk menyelesaikan masalah kewajiban dan ganti rugi "sambil menangani kewajiban keuangan yang mungkin dikenakan pada ekonomi yang memenuhi syarat AMC". Hal ini mengacu pada kelompok 92 negara miskin yang mencakup sebagian besar negara di Afrika dan Asia Tenggara.
Sebagai salah satu negara yang memenuhi syarat untuk mendapat vaksin COVID-19 yang lebih murah atau gratis, Kenya menyatakan bahwa terlalu dini untuk menentukan siapa yang harus menanggung tanggung jawab atas potensi efek samping. Meski demikian, Kepala Sekretaris Administrasi di Kementerian Kesehatan Kenya, Rashid Aman, berharap agar pembuat vaksin memikul sebagian tanggung jawab apabila efek samping benar terjadi.
"Peserta akan bertanggung jawab atas penyebaran dan penggunaan vaksin yang disetujui di dalam wilayah mereka dan menanggung segala kewajiban yang terkait dengan penggunaan dan penyebaran tersebut," demikian kutipan dokumen COVAX yang merinci persyaratan negara-negara yang harus membayar untuk bergabung, melansir Reuters. Kelompok tersebut terdiri dari negara-negara Uni Eropa, Tiongkok, dan juga negara- negara berpenghasilan menengah seperti Argentina, Iran, Irak, Afrika Selatan dan Meksiko.
"Konsekuensi dari pengaturan ini adalah bahwa negara-negara ini mungkin pada akhirnya harus membayar harga tersembunyi yang sangat tinggi jika terjadi kesalahan," tutur seorang pejabat senior Uni Eropa yang terlibat dalam pembicaraan dengan COVAX. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Uni Eropa memutuskan untuk tidak menerima pengiriman vaksin melalui COVAX.
Sementara itu, skema COVAX ini disebut kekurangan dana. Menurut WHO dan GAVI, dana yang dibutuhkan mencapai 16 miliar dolar dan kini baru terpenuhi sekitar seperempatnya.
Adapun Amerika Serikat (AS) telah menolak untuk mendanai COVAX dan meneken kesepakatan sendiri dengan perusahaan obat. Sedangkan Tiongkok telah mengumumkan akan membeli vaksin COVAX untuk 1 persen populasinya.
(wk/Bert)
