Selasa (20/10) hari ini sekaligus menandai tepat setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Lantas bagaimana progres pemenuhan janji Jokowi-Ma'ruf setahun ini?
- Elvariza Opita
- Selasa, 20 Oktober 2020 - 12:22 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. Sehingga tepat pada Selasa (20/10) hari ini adalah peringatan 1 tahun masa pemerintahan mereka, yang malah diwarnai dengan demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law.
Yang kemudian menjadi sorotan publik, sudahkah janji Jokowi-Ma'ruf di kampanyenya terwujud? Pengamat Politik dari Unversitas Paramadina, Hendri Satrio, menegaskan bahwa pemerintahan baru berjalan setahun dan kini juga ikut diterjang pandemi COVID-19.
"Pada awalnya, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dimulai dalam kondisi normal. Tapi sekarang muncul kondisi pandemi COVID-19," kata Hendri, dilansir dari Detik News. "Kita mesti fair juga, janji-janji itu menjadi susah dipenuhi."
Namun semestinya pandemi ini menjadi acuan baru bagi perwujudan janji Jokowi-Ma'ruf. Seperti misalnya membuat masyarakat sejahtera dalam kondisi pandemi COVID-19, seperti lewat penyaluran bantuan yang efektif, hingga penemuan serta distribusi vaksin yang jitu.
Hendri juga sangat mengapresiasi langkah Jokowi yang menggandeng oposisi, yakni Prabowo Subianto untuk masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Namun bagaimana sikap pemerintahan Jokowi dalam menghadapi pandemi COVID-19 "menodai" apresiasi di awal tersebut.
"Pada masa awal ketika pandemi COVID-19 mengganggu dunia dan Indonesia," kata Hendri, dilansir dari Kompas. "Yang sayangnya disikapi dengan gagap oleh pemerintahan Pak Jokowi."
Awalnya kabinet seperti bersikap tak ingin membuat masyarakat panik, yang sayangnya malah terkesan seperti meremehkan persoalan COVID-19. Dan keberadaan pandemi membuat pemerintahan Jokowi-Ma'ruf saat ini hanya berkutat pada urusan kesehatan serta keuangan.
Yang kemudian disoroti adalah perihal demokrasi dan toleransi. Hendri sangat menyoroti perihal majunya kerabat sang presiden maupun pejabat negara lain di Pilkada 2020.
Beberapa undang-undang pun seolah disusun dengan tergesa-gesa, seperti UU Cipta Kerja Omnibus Law atau revisi UU KPK. Dalam pandangan Henri, hal ini mencederai atau mengurangi esensi dari demokrasi itu sendiri.
Peneliti dari CSIS, Arya Fernandes, memiliki pendapat berbeda soal setahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. "Narasi soal penegakan hukum yang bebas korupsi dan pemerintahan yang bersih. Dua aspek itu mengalami pelemahan," kata Arya.
Padahal penguatan di dua bidang itu membuat Indonesia bisa dibanjiri investor, seperti harapan Jokowi. Namun rupanya pemerintah lebih memilih menempuh penyusunan UU Ciptaker yang dianggap mencederai demokrasi namun di sisi lain diklaim bisa mengurangi korupsi.
(wk/elva)
