Indonesia mengklaim sudah mengamankan hingga ratusan juta dosis vaksin COVID-19 yang bahkan sampai sekarang belum lolos uji klinis. Lantas apa alasan di balik sikap percaya diri pemerintah itu?
- Elvariza Opita
- Senin, 26 Oktober 2020 - 17:41 WIB
WowKeren - Perihal rencana vaksinasi COVID-19 di Indonesia terus menjadi sorotan publik. Banyak pro dan kontra yang mengiringi, terutama karena vaksin yang sudah disiapkan pemerintah diketahui belum ada yang lolos uji klinis.
Kecemasan soal keamanan vaksin ini pun membuat publik meragu, bahkan 7,6 persen masyarakat mengaku menolak bila dirinya dan keluarga mendapat vaksin. Lantas apa alasan di balik sikap "gegabah" pemerintah yang sampai memborong jutaan dosis vaksin yang belum lolos uji klinis?
Disampaikan Presiden Joko Widodo, kebijakan memborong jutaan dosis vaksin COVID-19 yang belum melewati uji klinis fase III ini karena berlomba-lomba dengan negara lain. Sebab diketahui jumlah produsen yang bisa memproduksi vaksin terbatas, sedangkan yang memerlukannya berjumlah miliaran orang.
"Mengapa perlu kecepatan, karena memang semua negara tengah berlomba-lomba untuk memperoleh vaksin ini secepat-cepatnya," ungkap Jokowi dalam rapat terbatas "Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi", Senin (26/10) pagi. "Dan kita tahu ini semua memang kejar-kejaran."
Kondisi yang serba berlomba-lomba ini juga tidak lepas dari dorongan ekonomi setiap negara. "Semua mengejar yang namanya vaksin agar warga mereka bisa cepat pulih dan ekonominya bisa bangkit," terangnya, dilansir dari Kompas.
Namun demikian, sang mantan Gubernur DKI Jakarta memastikan vaksin yang akan diedarkan ke masyarakat sudah melalui tahap uji klinis dan dipastikan keamanannya. Tak hanya soal keamanannya, dipastikan pula vaksin ini tak menimbulkan efek samping berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
"Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa," tegas Jokowi.
Karena itulah, Jokowi meminta seluruh jajaran untuk bisa mengupayakan yang terbaik, terutama dalam mengomunikasikan rencana vaksinasi ini kepada masyarakat. Tak hanya dari kalangan pemerintah, Jokowi juga menginstruksikan agar lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama indonesia, NU, hingga Muhammadiyah, turut dilibatkan dalam sosialisasi vaksinasi COVID-19.
"Dan meyakinkan umat mengenai kehalalan vaksin," pungkas Jokowi. Namun di sisi lain, diketahui rencana imunisasi ini malah simpang-siur dan dikabarkan tidak jadi dilaksanakan pada November 2020.
(wk/elva)
