Nasional

Presiden Joko Widodo bergerak cepat memberikan sejumlah instruksi terkait pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19, meski kini muncul isu akan diundur dari jadwal semula bulan November.

• Elvariza Opita
• Senin, 26 Oktober 2020 - 19:40 WIB

WowKeren - Rencana vaksinasi COVID-19 terus menemui pro dan kontra, terutama dari segi keamanannya. Dan alasan itu pula yang kemudian membuat pemerintah mengambil "langkah mundur" sampai berembus isu imunisasi ditunda dari rencana semula pada November 2020.

Kendati demikian, Presiden Joko Widodo tetap memberikan arahan untuk pelaksanaan vaksinasi tersebut. Yang pertama disampaikannya adalah perihal kejelasan timeline serta detail setiap rencananya, mulai dari vaksinasi sampai harga.

"Saya minta timeline pelaksanaan ini segera diselesaikan," desak Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/10). "Saya minta detail sekali. Daerah ini kapan, daerah ini kapan, siapa yang dapat, siapa yang gratis, siapa yang bayar, semuanya harus direncanakan dipersiapkan secara detail."

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta supaya simulasi vaksinasi diadakan di seluruh wilayah. Tak hanya simulasi serta pelatihan bagi petugas kesehatan, sosialisasi tentang vaksinasi juga harus dilakukan merata ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai penjuru Indonesia.

Mantan Wali Kota Solo itu juga meminta agar lembaga-lembaga keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah ikut terlibat dalam pengadaan vaksin COVID-19 ini. Utamanya selain memastikan kehalalan, juga untuk mengomunikasikan rencana imunisasi kepada masyarakat.

Salah satu poin yang wajib disampaikan kepada publik dalam sosialisasi itu adalah perihal tidak tergesa-gesanya pemerintah mengadakan vaksinasi. Jokowi tidak menampik bahwa pemerintahannya memang sengaja bekerja cepat dalam mengamankan ratusan juta dosis vaksin, namun dipastikan semua sudah sesuai dengan kaidah saintifik dan kesehatan yang berlaku.

"Hati-hati, jangan sampai kita tergesa-gesa sehingga kaidah-kaidah saintifik ini dinomor duakan. Tidak bisa," terang Jokowi, dilansir dari Tempo. "Jangan nanti timbul persepsi bahwa pemerintah ini tergesa-gesa, terburu-buru, tanpa mengikuti koridor-koridor ilmiah yang ada."

"Keamanan itu artinya kalau disuntik itu betul-betul memang sudah melalui sebuah tahapan-tahapan uji klinis yang benar," lanjutnya menambahkan. "Karena kalau ada satu saja yang bermasalah nanti bisa akan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini."

Sebelumnya Jokowi juga menyampaikan alasan mengapa pemerintah percaya diri memborong ratusan juta dosis vaksin COVID-19 walau belum lolos uji klinis. Penjelasan selengkapnya bisa diakses di sini.