WowKeren - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kerap menjadi sasaran komentar nyinyir sejumlah pihak usai utang luar negeri Indonesia dikabarkan melesat. Perkara besaran utang ini pun memang sudah pernah diungkap oleh Bank Dunia, namun segera diklarifikasi oleh pemerintah.

Kali ini giliran Sri Mulyani yang angkat bicara sendiri terkait dengan berbagai komentar nyinyir terkait nilai utang tersebut. Namun rupanya mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu enggan mengambil pusing komentar negatif yang diarahkan kepadanya karena memang dimaksudkan untuk membantu kehidupan masyarakat, terutama di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini.

Pasalnya seperti disampaikan sebelumnya, APBN merupakan "juru selamat" di tengah krisis akibat wabah virus Corona. Padahal penerimaan negara saat ini sedang jauh berkurang.

"Penerimaannya jatuh, tapi kita memberi bantuan. Membantu hidup banyak sekali (masyarakat). Makanya defisit kita naik banget," terang Sri Mulyani dalam video konferensi, Senin (2/11).

"Makanya ada saja orang yang nyinyir ke saya itu utang-utang," imbuh menteri yang baru saja mendapatkan penghargaan internasional itu, dilansir dari CNBC Indonesia, Rabu (4/11). "Ya tidak apa-apa, wong itu utang untuk menyelamatkan jiwa seluruh masyarakat di Republik Indonesia."

Dikutip dari Detik Finance, jumlah utang pemerintah pada 2020 ini memang meningkat drastis. Pasalnya terjadi pelebaran defisit fiskal, yakni dari target 1,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 6,34 persen atau setara Rp 1.039,2 triliun.

Perihal pelebaran defisit fiskal ini sudah diresmikan lewat UU Nomor 2 Tahun 2020. "Defisit yang tadinya 1,76 persen terhadap PDB, atau dari kisaran Rp 120 triliun hingga Rp 130 triliun. Defisit kita naik menjadi Rp 1.000 triliun," terang Sri Mulyani, dikutip CNBC Indonesia.

Pemerintah memang menyediakan berbagai stimulus untuk mengatasi dampak ekonomi pandemi COVID-19. Salah satu contohnya misalnya bantuan langsung tunai (BLT) untuk para pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang siap disalurkan gelombang keduanya pada November 2020, meski belakangan terungkap peluang beberapa kelompok akan batal menerimanya.