Adapun penyebab utama leletnya serapan anggaran ini adalah karena lambatnya proses pengadaan baik yang berasal dari belanja pemerintah pusat maupun daerah.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 19 November 2020 - 13:59 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali mengungkapkan kekesalannya. Kali ini soal anggaran belanja negara yang belum terserap maksimal. Padahal saat ini sudah mendekati akhir tahun.
Kepala Negara tak habis pikir lantaran di bulan November seperti sekarang ini masih ada proyek yang baru masuk proses konstruksi. Ia pun mempertanyakan kapan proses pengerjaan akan dilakukan.
"Tadi pak Ketua LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) menyampaikan ini bulan November sudah tanggal berapa ini? 18 November, masih ada yang untuk proses konstruksi," kata Jokowi dengan nada tinggi. "Ini konstruksi lho ya. Masih dalam proses Rp 40 triliun. Terus ngerjainnya kapan?"
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari ini, Kamis (19/11). Akselerasi belanja yang lamban menurut Kepala Negara belum ada perbaikan setiap tahunnya.
Tahun lalu Jokowi juga sempat dibuat kesal dengan persoalan sama. Jokowi menyayangkan masih ada sejumlah proses tender proyek di kementerian maupun lembaga yang dilakukan menjelang akhir tahun kala itu.
"Terus nanti kalau misalnya itu selesai, jadi barangnya kaya apa? Kalau bangun ya ambruk," tegas Jokowi. "Kalau jembatan ya ambruk. Hanya berapa bulan. Jangan sampai sekali lagi, diulang-ulang semuanya, menumpuk di akhir tahun."
Adapun penyebab utama leletnya serapan anggaran ini adalah karena lambatnya proses pengadaan baik yang berasal dari belanja pemerintah pusat maupun daerah. "Akibatnya yang tadi saya sampaikan, realisasi belanja yang sudah dianggarkan baik di APBN, APBD menjadi terhambat. November masih Rp 40 triliun dan itu adalah konstruksi," ujarnya.
Padahal, akselerasi belanja pemerintah diharapkan menjadi pendongkrak perekonomian nasional yang terpuruk akibat pandemi. Oleh sebab itu, Jokowi menilai jajaran menteri maupun kepala daerah perlu diberikan 'peringatan'.
"Dengan berpijak pada data tersebut, para menteri dan kepala daerah bisa diberikan alarm," tambahnya. "Bisa diberikan peringatan agar mereka melakukan langkah percepatan di kondisi pandemi seperti ini."
(wk/zodi)
