WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan sambutan dalam Peringatan Hari HAM Sedunia 2020 secara virtual, Kamis (10/12). Dalam kesempatan itu, ia menyinggung permasalahan terkait kebebasan beribadah di Tanah Air.

"Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat," kata Kepala Negara. "Untuk itu, saya minta agar aparat pemerintah pusat (dan) daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak."

Selain masalah kebebasan beragama, Jokowi juga menyampaikan pesan terkait pembangunan infrastruktur. Ia menyebut jika pembangunan infrastruktur harus memenuhi hak asasi manusia. Misalnya hak mobilitas, kesehatan, hingga kebutuhan pangan.

"Pembangunan infrastruktur juga harus kita dedikasikan sebagai prasarana untuk menjamin keterjangkauan hak mobilitas," ungkapnya lagi. "Kesehatan, pangan, dan kebutuhan dasar masyarakat secara merata. Termasuk, bahan bakar satu harga."

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyoroti kasus stunting yang masih menjadi PR negara. Begitu juga dengan pemenuhan hak-hak kepada kaum penyandang disabilitas.

"Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita, penyandang disabilitas," kata mantan Wali Kota Surakarta tersebut. "Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan hak asasi manusia."

Menurutnya untuk menjadi bangsa yang beradab dan tangguh maka penting untuk menjunjung tinggi kebebasan HAM. Yang mana, upaya ini memerlukan kerjasama dari semua pihak. "Dengan meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju," ucapnya.

Lebih jauh, Kepala Negara meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk menyelesaikan masalah HAM di Tanah Air. Upaya penyelesaian masalah HAM harus terus dilanjutkan yang hasilnya bisa memuaskan semua pihak.

"Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa,"paparnya. "Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta bisa diterima dunia internasional.