Dengan membentuk tim pencari fakta maka diharapkan bisa menguak kebenaran terkait siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 14 Desember 2020 - 11:38 WIB
WowKeren - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, turut menyoroti kasus tewasnya 6 orang laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam bentrok di Tol Cikampek pekan lalu. Ia menilai Presiden Joko Widodo alias Jokowi seharusnya berinisiatif membentuk tim pencari fakta.
Ia menekankan jika yang menjadi korban penembakan adalah warga sipil. Oleh sebab itu, Jokowi dinilai seharusnya lebih peka menyikapi kasus ini.
"Pelanggar hukum sekalipun tidak boleh dibunuh tanpa proses hukum, ini namanya extra judicial killing. Tampaknya, Presiden Jokowi kurang peka dan menyadari kalau yang ditembak itu warga sipil," kata Abdul dilansir Republika, Senin (14/12). "Sangat disayangkan Jokowi mengeluarkan pernyataan yang kesannya membela polisi."
Jokowi juga disebutnya harus bisa mengusut kasus ini secara tuntas. Dengan membentuk tim pencari fakta maka diharapkan bisa menguak kebenaran terkait siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu dan mengapa bisa terjadi.
"Presiden Jokowi harus membentuk tim pencari fakta untuk mencari kebenaran," lanjutnya. "Ini semua dalam konteks berkomitmen sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum."
Diketahui sebelumnya, Jokowi sempat buka suara mengenai peristiwa tewasnya 6 orang laskar FPI. Ia mengatakan jika , aparat penegakan hukum, dalam hal ini kepolisian, berkewajiban untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil.
"Ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya," kata Jokowi, Minggu (13/12). Sehingga ia mengingatkan agar tidak ada masyarakat yang semena-mena.
"Untuk itu, tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat," tutur Jokowi. "Apalagi membahayakan bangsa dan negara, dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun."
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta agar Komnas HAM dilibatkan jika memang perlu. Menurut Jokowi, Komnas HAM perlu dilibatkan untuk memastikan penegakan hukum dilakukan secara independen. "Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen kita memiliki Komnas HAM. Di mana masyarakat bisa sampaikan pengaduannya," tutur dia.
(wk/zodi)
