WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta kejaksaan untuk melanjutkan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Menurut Jokowi, kejaksaan adalah kunci untuk menuntaskan pelanggaran tersebut.

"Komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus dilanjutkan," kata Jokowi dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020, Senin (14/12). "Kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu."

Oleh sebab itu, Kepala Negara meminta agar kejaksaan benar-benar melakukan tugasnya. Sehingga dengan begitu akan ada kemajuan yang signifikan dalam penuntasan kasus HAM masa lalu. "Kemajuan konkret dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu perlu segera terlihat," kata dia.

Untuk merealisasikan tujuan ini, Jokowi meminta agar dibangun sinergi yang kuat dengan pihak terkait. Dalam hal ini adalah Komnas HAM. Sinergi kejaksaan dengan Komnas HAM perlu diefektifkan.

Lebih jauh, Jokowi juga mengatakan jika kejaksaan perlu mengantisipasi tantangan yang lebih besar di masa depan. Disebutnya, kejaksaan harus mampu melakukan deteksi dini terhadap potensi-potensi kejahatan di kemudian hari. "Kejaksaan harus melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan ke depan," ujarnya melanjutkan.

Jokowi menekankan jika kejaksaan harus menjadi bagian untuk mencegah terjadinya kejahatan yang bisa mengancam keamanan negara. Begitu juga dengan kejahatan yang bisa mengancam perekonomian negara.

"Kejaksaan harus menjadi bagian untuk mencegah dan menangkal kejahatan terhadap keamanan negara," lanjut Kepala Negara. "Seperti terorisme, pencucian uang, dan perdagangan orang serta kejahatan lain yang berdampak pada perekonomian negara.

Menurutnya, kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakan pemberantasan kasus korupsi. Sehingga kejaksaan harus bersih, Jika tidak, maka wajah pemerintah Indonesia bisa ikut tercoreng. Dengan kata lain, kejaksaan adalah wajah kepastian hukum Indonesia.

"Tanpa kejaksaan yang bersih dan dipercaya satu pondasi penting pembangunan nasional agak rapuh," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. "Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan. Integritas dan profesionalitas jaksa adalah keharusan."