WowKeren - Militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintah yang dipimpin Presiden Win Myint dan Aung San Suu Kyi. Para petinggi pemerintahan demokrasi itu pun ditahan dan kekinian telah dijatuhi tuntutan pidana oleh militer.

Yang cukup menyita perhatian, militer Myanmar ternyata menjatuhkan tuntutan pidana kepada sang penerima Nobel Perdamaian karena ketahuan mengimpor walkie talkie secara ilegal. Otoritas berwenang menuding Aung San Suu Kyi sudah menyalahi undang-undang ekspor impor dan akan menghadapi sanksi 3 tahun penjara apabila terbukti bersalah.

Dilaporkan Bloomberg, polisi menyebut alat telekomunikasi tidak resmi itu ditemukan di rumahnya di Naypyidaw, Ibu Kota Myanmar. Perihal tuntutan terhadap Aung San Suu Kyi akibat impor walkie talkie ini pun telah dibenarkan oleh anggota komite informasi pusat Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Sedangkan secara terpisah, Presiden Win Myint juga didakwa dengan kasus yang berbeda. Otoritas menyebut sang presiden yang sudah digulingkan itu melanggar UU manajemen bencana alam atas kampanye Pemilu, yang dinilai melanggar pembatasan COVID-19 dan terancam menghadapi sanksi yang sama.

Di sisi lain, Aung San Suu Kyi pun sudah mencoba melakukan perlawanan atas aksi kudeta para jenderal Myanmar ini. Ia meminta agar para pendukungnya melawan militer Myanmar yang dianggapnya sudah mengklaim berbagai kesalahan tanpa bukti.

Anggota parlemen dari NLD pun merilis pernyataan resmi pada Rabu (3/2) waktu setempat yang mendesak agar militer melepaskan Aung San Suu Kyi dan mantan presiden. Mereka mendesak militer mengakui hasil Pemilu 2020 yang memang menunjukkan kemenangan telak NLD serta menghapus semua hambatan untuk mengadakan sesi parlemen baru.

Militer sendiri sejauh ini menolak kekalahan mereka dan mengklaim kubu Aung San Suu Kyi sudah menodai Pemilu 2020 dengan banyak penipuan. Karena itulah militer memberlakukan keadaan darurat selama setahun dan menjanjikan kembali mengadakan Pemilu setelahnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga ikut buka suara atas krisis politik yang terjadi di Myanmar saat ini. "Benar-benar tidak dapat diterima melihat kudeta ini. Dan saya berharap demokrasi akan dapat membuat kemajuan lagi di Myanmar," ujar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dikutip dari Washington Post, Kamis (4/2).

"Jika kita dapat menuduhnya atas sesuatu, itu karena dia (Aung San Suu Kyi) terlalu dekat dengan militer. Itu karena dia terlalu melindungi militer, terutama dalam kaitannya dengan apa yang terjadi sehubungan dengan serangan dramatis militer melawan Rohingya," imbuh Guterres.