WowKeren - Vaksin COVID-19 saat ini telah menjadi kebutuhan penting bagi negara-negara di dunia yang mengalami pandemi. Setiap negara berupaya untuk bisa mendapatkan pasokan vaksin COVID-19 yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Akan tetapi, ada sejumlah negara kaya yang disebut menguasai pasokan vaksin COVID-19. Presiden Joko Widodo mengkritik negara-negara kaya yang disebut menguasai pasokan hingga 83 persen stok vaksin COVID-19 di dunia.

Jokowi lantas menyebut ada kesenjangan akses terhadap vaksin COVID-19. Menurutnya, negara-negara berpenghasilan rendah hanya mendapat 0,3 persen pasokan vaksin COVID-19. Di saat yang sama, negara-negara kaya justru telah memulai vaksinasi untuk kelompok bukan prioritas seperti anak-anak dan remaja.

"Kesenjangan itu sangat nyata ketika 83 persen dosis vaksin global sudah diterima negara kaya," terang Jokowi dalam pidatonya pada acara "Global Health Summit" yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (21/5). "Sementara negara berkembang hanya terima 17 persen untuk 47 persen populasi dunia."

Jokowi menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 bisa benar-benar berakhir apabila semua negara di dunia dinyatakan aman. Menurutnya, vaksinasi massal merupakan salah satu kunci untuk bisa mengakhirinya.

Maka dari itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun mendorong agar bantuan vaksin COVID-19 bagi negara-negara berkembang dilipatgandakan. Ia menyebut pendanaan dan stok vaksin saat ini menjadi rintangan bagi negara-negara berpenghasilan rendah.

"Dalam jangka pendek, kita harus mendorong ini lebih kuat lagi doses sharing melalui skema COVAX Facility," tegas Jokowi. "Ini merupakan bentuk solidaritas yang harus didorong dan dilipatgandakan, khususnya dalam mengatasi masalah rintangan supply."

Jokowi mengatakan bahwa negara G20 merupakan "arisitektur" dalam upaya penanganan ketahanan kesehatan global yang kokoh. Melalui komitmen politik yang solid, negara G20 diharapkan bisa mendukung traktat kesiapan pandemi global dan penguatan prasentral WHO.

"Tak kalah penting, negara-negara G20 harus menjadi katalisator ketahanan kesehatan kawasan melalui peningkatan sistem deteksi, peringatan dini, dan mekanisme berbagi informasi," tandas Jokowi. "Serta pendekatan dukungan one help."