Jokowi Pertanyakan Ada Pelabuhan yang Dibangun Tanpa Akses Jalan
presidenri.go.id
Nasional

Selain itu, Jokowi juga menyoroti ada waduk yang tidak memiliki irigasi. Meski demikian, sang Presiden tidak menyebutkan nama atau pun lokasi waduk yang dimaksudnya tersebut.

WowKeren - Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada pelabuhan yang baru dibangun namun tidak memiliki akses jalan. Hal ini diungkapkan Jokowi kala menyoroti kualitas perencanaan program pemerintah yang buruk.

Menurut Jokowi, perencanaan program yang buruk salah satunya sering terjadi di proyek infrastruktur. Jokowi melihat ada yang tak beres kala ia melakukan peninjauan beberapa proyek.

"Kemudian, bangun pelabuhan, pelabuhan baru, enggak ada akses jalan ke situ. Ya apa-apaan?" kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 pada Kamis (27/5). "Gimana pelabuhan itu bisa digunakan."

Selain itu, Jokowi juga menyoroti ada waduk yang tidak memiliki irigasi. Meski demikian, sang Presiden tidak menyebutkan nama atau pun lokasi waduk yang dimaksudnya tersebut.

"Saya melihat. Saya ini di lapangan terus. Ada waduk tapi enggak ada irigasinya," kata Jokowi. "Irigasi primer, sekunder, tersier, ini enggak ada. Ada itu saya temukan di lapangan."


Jokowi menilai bahwa hal semacam itu dapat menyebabkan daya ungkit dari program yang dilaksanakan menjadi tidak optimal. Selain itu, masyarakat juga akan dirugikan karena tidak mendapat manfaat yang besar.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk lebih dalam terlibat melakukan pengawasan pada perencanaan program pemerintah. Terutama dalam proyek infrastruktur.

"Jangan hanya mengulang terus mengulang-ulang perencanaan dari tahun tahun sebelumnya," tegas Jokowi. "Sehingga tidak pas tidak adaptif terhadap situasi hari ini."

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan kekesalannya terhadap pengelolaan data bantuan sosial (bansos) yang masih sangat buruk. Menurut Jokowi, masih banyak data bansos yang tumpang tindih. Akurasi data yang buruk ini bisa membuat penyaluran bantuan dari pemerintah ke masyarakat terhambat dan tidak tepat.

Selain data bansos, Jokowi juga sering menemui ketidaksesuaian data antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itulah ia memerintahkan jajarannya untuk segera menyelesaikan masalah ini.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts