WowKeren - Pemerintah Austria baru-baru ini memicu polemik usai merilis "Peta Islam". Peta tersebut berisi mengenai lokasi lebih dari 600 masjid dan asosiasi Muslim di seluruh penjuru negeri.

Sebuah kelompok Muslim di Austria telah memulai proses litigasi menanggapi hal tersebut. Mereka telah mengajukan gugatan terhadap kanselir pemerintah di balik situs kontroversial tersebut. Pemuda Muslim Austria ingin menuntut kanselir Sebastian Kurz karena menerbitkan "peta politik Islam", yang menurut kelompok itu dapat mengarah pada kejahatan rasial.

"Penerbitan semua nama, fungsi, dan alamat lembaga dan lembaga Muslim yang telah dibaca sebagai Muslim mewakili lintas batas yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata kelompok itu pada Sabtu (29/5). Sebelumnya, pemerintah Austria telah mendapat kecaman karena imbas peta tersebut.

Menurut kelompok agama hal tersebut justru akan menstigmatisasi populasi Muslim Austria. Peta itu disusun bekerja sama dengan Universitas Wina dan Pusat Dokumentasi Politik Islam yang kemudian membuat khawatir banyak organisasi Muslim dan hak asasi Austria.

Bahkan sebelumnya Turki ikut menanggapi peta itu. Alih-alih menyusun daftar yang mencantumkan informasi semacam itu, Turki menilai Austria lebih baik membuat kebijakan yang lebih bertanggung jawab.

"Penyajian oleh Menteri Integrasi Susanne Raab tentang peta yang mencantumkan semua asosiasi Muslim di Austria tidak dapat diterima," kata kementerian luar negeri Turki dalam sebuah pernyataan, mendesak Wina untuk tidak "menyusun daftar Muslim" melainkan "a kebijakan yang bertanggung jawab."

Sedangkan Raab, bersikeras bahwa peta itu tidak dimaksudkan untuk "mencurigai umat Islam secara umum". Selain itu tujuan dari peta tersebut adalah "untuk melawan ideologi politik, bukan agama".

Sejak serangan serangan jihadis yang menewaskan empat orang di Wina November lalu, dilaporkan terjadi peningkatan insiden berupa serangan verbal dan fisik terhadap Muslim di negara itu. Dewan perwakilan Muslim Austria, IGGOe, mengatakan peta itu "menunjukkan niat nyata pemerintah untuk menstigmatisasi semua Muslim sebagai potensi bahaya."