Belakangan, publik digegerkan dengan kabar pengadaan dana sebesar Rp1,7 kuadriliun untuk pembelian alutsista. Menanggapi kabar tersebut, Menhan berjanji akan membeberkan rinciannya.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Rabu, 02 Juni 2021 - 14:48 WIB
WowKeren - Baru-baru ini, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengundang perhatian masyarakat. Pasalnya, pihaknya mengajukan proposal terkait dengan APBN-nya untuk pemenuhan alat pendukung pertahanan Indonesia yang berada di angka hampir USD125 miliar atau setara dengan Rp1.700 triliun.
Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri rapat dengan Komisi I bidang pertahanan di Gedung DPR RI. Dalam rapat tersebut, Prabowo berjanji akan membeberkan sejumlah rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk pembelian yang senilai Rp1,7 kuadriliun.
"Ya kita akan paparkan rencana ke depan tentunya akan ada tanya jawab ya kita akan berusaha menjelaskan segamblang-gamblangnya," tutur Prabowo di Gedung DPR RI, Rabu (2/6).
Terkait dengan anggaran Rp1,7 kuadriliun yang saat ini menjadi sorotan publik, Prabowo enggan menjawab secara rinci. Ia malah melemparkan kembali pertanyaan dari mana informasi itu didapatkan. "Kok tahu kamu, lebih tahu kamu," imbuhnya.
Rapat dengan Komisi I DPR RI yang dihadiri oleh Prabowo itu berlangsung secara tertutup. Dalam rapat tersebut, turut hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat Andhika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara Fadjar Prasetyo.
Mutia Hafid selaku pemimpin rapat tersebut menuturkan bahwa atas kesepakatan bersama, akhirnya rapat bersama Menhan Prabowo digelar secara tertutup. "Rapat dibuka secara tertutup," terang Hafid.
Sebelumnya, Kemenhan tengah menjadi sorotan publik terkait dengan anggaran dana yang dibutuhkan mencapai hingga Rp1,7 kuadriliun. Adapun anggaran dana tersebut tercantum dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).
Dokumen yang menunjukkan terkait dengan anggaran dana sebesar Rp1,7 kuadriliun dalam periode 2020-2024 itu tersebar ke publik. Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa pemenuhan akan menggunakan sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentan waktu pembayaran 2020-2044.
Meski demikian, pihak Kemenhan membantah hal tersebut. Menurut mereka, dokumen yang saat ini tengah bocor adalah rancangan dana belum masuk tahap final.
Sedangkan Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar menyebut bahwa bocornya draft perpres itu adalah bentuk kecemburuan dalam berpolitik atau political jealousy. "Ada yang menyebarkannya dengan motif politik dan ada muatan political jealousy, menurut kami maka kemudian kami berkepentingan menjelaskan," terang Dahnil.
(wk/tiar)
