WowKeren - Kepala Perlucutan Senjata PBB Izumi Nakamitsu pada hari Selasa (29/6) berbicara mengenai dampak teknologi digital yang kian maju dengan keterkaitannya terhadap potensi kejahatan. Ia memperingatkan bahwa teknologi digital mampu menurunkan batas-batas terhadap intrusi berbahaya dan membuka area potensial bagi pemerintah, kelompok bersenjata, teroris dan penjahat untuk melakukan serangan, termasuk melintasi perbatasan internasional.

Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan siber, ia menyebut telah terjadi "peningkatan signifikan dalam frekuensi insiden berbahaya dalam beberapa tahun terakhir". Adapun insiden berbahaya yang dimaksud adalah mulai dari disinformasi hingga gangguan jaringan komputer yang berkontribusi pada "menurunnya kepercayaan dan keyakinan" di antara negara-negara.

Adanya kesulitan politik dan teknis yang muncul saat menentukan tanggung jawab ketika terjadi serangan dunia maya "dapat mengakibatkan konsekuensi yang signifikan termasuk dalam tanggapan dan eskalasi bersenjata yang tidak disengaja." Ia menambahkan hal ini dapat mendorong negara-negara mengadopsi upaya ofensif dalam hal penggunaan teknologi secara bermusuhan satu sama lain.

Bahkan pada Januari tahun ini saja PBB mencatat lebih dari 4,6 miliar pengguna aktif internet di seluruh dunia. Diperkirakan akan ada 28,5 miliar “perangkat jaringan” yang terhubung ke internet pada 2022.

Kemajuan teknologi mampu mengubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, manusia harus waspada terkait potensi penggunaan teknologi yang tidak semestinya untuk hal-hal yang buruk.

"Seiring kemajuan teknologi digital yang terus merevolusi kehidupan manusia," kata Nakamitsu. "Kita harus tetap waspada dalam memahami penggunaan jahat dari teknologi semacam itu yang dapat membahayakan keamanan generasi mendatang."

Ia bahkan mengakui jika kemajuan teknologi bisa berisiko mengancam norma hukum yang ada. "Teknologi digital semakin membebani norma hukum, kemanusiaan dan etika yang ada, non-proliferasi, stabilitas internasional, dan perdamaian dan keamanan," ujarnya lagi.

Selama 15 tahun terakhir lima kelompok ahli pemerintah di PBB telah merekomendasikan langkah untuk mengatasi ancaman dunia maya. Sedangkan kelompok keenam dan Kelompok Kerja Terbuka baru-baru ini mengadopsi "tindakan nyata-rekomendasi berorientasi" untuk kerangka awal tentang perilaku pemerintah yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.