Lonjakan COVID-19 saat ini tengah terjadi di banyak negara dunia, termasuk Thailand. Selain itu, vaksin juga menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi situasi krisis COVID-19.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Sabtu, 10 Juli 2021 - 13:05 WIB
WowKeren - COVID-19 hingga saat ini masih menjadi sebuah wabah global yang menyerang negara-negara di dunia, salah satunya Thailand. Setiap negara tengah berupaya keras untuk bisa melawan pandemi COVID-19 ini.
Salah satu upaya yang tengah dilakukan negara-negara di dunia adalah vaksinasi COVID-19. Akan tetapi, Thailand mengalami kendala dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
Di tengah lonjakan COVID-19, Thailand justru mengalami kelambatan dalam menyediakan vaksin. Hal ini akhirnya memicu kemarahan dari masyarakat Thailand karena menduga peluncuran vaksin COVID-19 yang lambat ini dipolitisasi serta ada perlakuan istimewa dari berbagai jenis bisnis.
Berdasarkan Deutsche Welle, Thailand telah melaporkan kasus COVID-19 yang telah mencapai hampir 90 persen sejak April. Kemudian angka kematiannya juga mencapai hampir 95 persen dalam beberapa bulan terakhir. Sementara per Jumat (9/7) malam, Thailand kembali melaporkan kasus baru COVID-19 sebanyak 9.276 kasus.
Di sisi lain, dalam melakukan tes COVID-19 pun para penduduk Bangkok harus mengantre selama berjam-jam. Mereka mengantre sejak pukul 8 malam di hari Jumat (9/7), tetapi pihak berwenang mengatakan bahwa mereka tidak akan diberi nomor untuk tes hingga pukul 6 pagi keesokan harinya.
Hal itu disampaikan penduduk Bangkok kepada jaringan Korea Selatan KBS. Sedangkan sebagian penduduk Bangkok tersebut menjalani tes COVID-19 di tempat mereka bekerja.
Selanjutnya, peluncuran vaksin COVID-19 yang lambat di Thailand, mendapatkan tanggapan keras dan kadang-kadang juga dikritik karena vaksin dinilai bisa menjaga angka penyebaran virusnya menjadi lebih rendah. Maka dari itu, diharapkan Thailand bisa segera memperbaiki keadaan tersebut.
Tidak hanya itu, kemarahan penduduk Thailand juga meningkat setelah mengetahui bahwa dokumen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diduga bocor. Adapun isi dari dokumen tersebut adalah pemerintah mengarahkan petugas kesehatan untuk hanya menerima satu suntikan vaksin BioNTech-Pfizer yang membuat inokulasi menjadi kurang efektif.
Kemudian dalam dokumen tersebut juga memuat bahwa pemerintah dilaporkan mengatakan suntikan tambahan akan setara dengan mengakui vaksin Sinovac asal Tiongkok tidak efektif. Bocornya dokumen tersebut sempat meramaikan dunia maya dengan tagar berbahasa Thailand "Berikan Pfizer kepada pekerja medis".
(wk/tiar)
