WowKeren - Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR pada Senin (16/8). Salah satunya membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan 2022.

Pada kesempatan itu, Jokowi pun blak-blakan membuka bahwa Indonesia masih akan dihadapkan dengan berbagai ketidakpastian tahun 2022 mendatang. Salah satu penyebabnya pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum berakhir.

"Sampai saat ini, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Di tahun 2022, kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi," kata Jokowi dalam pidatonya, Senin (16/8).

"Kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya," imbuh Jokowi. "Seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata."

Karena itulah, Jokowi menekankan bahwa APBN 2022 akan dirancang untuk fleksibel, responsif, serta antisipatif terhadap apapun tantangan yang akan dihadapi tahun depan. Bukan cuma itu, sang RI 1 juga menarget pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai level 5-5,5 persen.

"Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0% sampai 5,5%," papar Jokowi. "Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5%."

Sedangkan untuk nilai defisitnya, Jokowi mengungkap target pemerintah di kisaran 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB / GDP) atau Rp868 triliun. Hal ini tercermin dari belanja negara yang ditarget mencapai Rp2.708,7 triliun dengan penerimaan negara sebesar Rp1.840,7 triliun.

Angka defisit ini meski tergolong besar, namun dipastikan Jokowi memiliki arti penting untuk mencapai konsolidasi fiskal. "Mengingat 2023, defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto," tegas Jokowi, menekankan target disiplin fiskal Indonesia dua tahun mendatang.

Dan untuk mencapai target tersebut, Jokowi menegaskan pihaknya akan terus mengikuti perkembangan wabah COVID-19. "Kita akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan ahli untuk terus mengendalikan pandemi COVID-19. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat," pungkasnya.