Sebelumnya, Beijing telah menjatuhi sanksi terhadap beberapa anggota parlemen Inggris soal pernyataan mengenai pelanggaran HAM. Hal ini membawa dampak tersendiri bagi Dubes Tiongkok untuk Inggris.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Rabu, 15 September 2021 - 15:48 WIB
WowKeren - Duta Besar Tiongkok untuk Inggris, Zheng Zeguang diketahui telah dilarang terlibat dalam pertemuan parlemen di negara Ratu Elizabeth itu. Hal ini lantaran Beijing telah memberlakukan sanksi pada legislator usai menentang dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditujukan pada minoritas Uighur di wilayah barat jauh Xinjiang.
Sementara itu, Melansir Al Jazeera, Lindsay Hoyle selaku Juru Bicara House of Commons, dan John McFall selaku pembicara House of Lords, menyatakan tidak pantas bagi Zeguang untuk berbicara di sebuah acara di parlemen sementara anggotanya dikenai sanksi oleh Tiongkok. Adapun larangan tersebut mulai diberlakukan sejak Selasa (14/9).
"Saya secara teratur mengadakan pertemuan dengan duta besar dari seluruh dunia untuk membangun hubungan yang langgeng antara negara dan anggota parlemen," terang Hoyle. "Tetapi saya merasa tidak pantas bagi Duta Besar Tiongkok untuk bertemu di perkebunan Commons dan di tempat kerja kami ketika negaranya telah memberlakukan sanksi terhadap beberapa anggota kami."
Berdasarkan keterangan dari surat kabar Times yang berbasis di London, larangan itu digambarkan sebagai "intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya", memicu tanggapan marah dari Tiongkok. Menurut surat kabar tersebut, hal itu berbahaya bagi kepentingan rakyat dua negara tersebut.
"Tindakan tercela dan pengecut dari individu-individu tertentu dari Parlemen Inggris untuk menghalangi pertukaran normal dan kerja sama antara Tiongkok dan Inggris untuk keuntungan politik pribadi bertentangan dengan keinginan dan berbahaya bagi kepentingan rakyat kedua negara," bunyi pernyataan dari kedutaan.
Sebagai informasi, Tiongkok memberlakukan sanksi pada sembilan politisi, pengacara, dan akadenusi Inggris pada Maret lalu. Hal ini diketahui dikarenakan dinilai menyebarkan apa yang dikatakannya sebagai "kebohongan dan disinformasi" atas perlakuan terhadap sebagian besar Musli Uighur.
Adapun sanksi itu diberikan usai Inggris, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan Kanada mengambil "tindakan terkoordinasi" terhadap pejabat Tiongkok yang dituduh merekayasa tindakan keras terhadap Uighur. Anggota parlemen yang dikenai sanksi adalah mantan pemimpin Partai Konservatif lain, Duncan Smith, Tom Tugendhat, Ketua Komite Urusan Luar Negeri parlemen, dan Helena Kennedy selaku pengacara HAM di majelis tinggi.
(wk/tiar)
