WowKeren - Pencalonan Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. dalam Pilpres Filipina 2022 menuai protes. Diketahui, Marcos Jr. adalah putra dari mantan diktator Filipina, Ferdinand Marcos, yang berkuasa dari tahun 1965 hingga 1986.

Marcos Jr. telah mendaftarkan pencalonannya untuk Pilpres Filipina pada Rabu (6/10) hari ini. Ia mengajukan surat-suratnya ke komisi pemilihan, lalu melambaikan tangan ke puluhan pendukung yang meneriakkan namanya.

Sebelumnya, Marcos Jr. telah mengumumkan pencalonannya pada Selasa (5/10). Ia bersumpah akan menyatukan orang-orang Filipina untuk mengatasi tantangan setelah pandemi virus corona.

Meski demikian, pencalonan mantan senator berusia 64 tahun tersebut mendapat penentangan dari para aktivis. Lebih dari 100 aktivis anti-Marcos bersumpah untuk berkampanye melawan Marcos Jr. dan membakar patung ayahnya serta Presiden Rodrigo Duterte, sekutu Marcos, dalam protes di Komisi Hak Asasi Manusia (HAM).

Mereka melambaikan plakat yang bertuliskan "tidak akan pernah lagi". Para aktivis tersebut mengingat pelanggaran hak asasi besar-besaran yang terjadi setelah Marcos menempatkan Filipina di bawah pemerintahan darurat militer dari tahun 1972 hingga 1981.

"Ini seperti deja vu," kata pemimpin protes Tinay Palabay. "Ini adalah tamparan di wajah para korban penyiksaan, pemerkosaan, dan penghilangan yang meluas. Beberapa keluarga masih mencari korban darurat militer yang hilang sampai sekarang."

Menurut Palabay, koalisi kelompok sayap kiri dan HAM akan mengorganisir lebih banyak protes jalanan dan online terhadap pencalonan Marcos Jr. Mereka juga akan mendorong Mahkamah Agung untuk menegakkan keyakinan korupsi ibu Marcos Jr., mantan ibu negara Imelda Marcos, dan meminta kandidat lain untuk tidak bekerjasama dengannya.

Sebagai informasi, Marcos telah digulingkan dalam pemberontakan "kekuatan rakyat" yang didukung tentara tahun 1986. Ia meninggal dunia dalam pengasingan di Hawaii tiga tahun kemudian, tanpa pernah mengakui kesalahan apa pun. Termasuk tuduhan bahwa Marcis dan keluarganya mengumpulkan sekitar $5 miliar hingga $10 miliar semasa ia berkuasa.

Pengadilan Hawaii telah menyatakan bahwa Marcos bertanggungjawab atas pelanggaran HAM. Pengadilan kemudian memberikan $2 miliar dari tanah milik Marcos sebagai kompensasi untuk lebih dari 9.000 orang Filipina yang mengajukan gugatan terhadapnya atas penyiksaan, penahanan, pembunuhan di luar proses hukum dan penghilangan.