Kudeta yang dilakukan oleh junta militer sejak Februari lalu, hingga kini belum juga berakhir. Padahal, ASEAN telah memberikan 5 poin yang telah disepakati untuk mengakhiri kudeta.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Kamis, 07 Oktober 2021 - 17:03 WIB
WowKeren - Pada akhir Oktober bulan ini, negara yang tergabung dalam ASEAN, akan menggelar sebuah pertemuan puncak. Akan tetapi, para pemimpin negara ASEAN saat ini sedang mendiskusikan untuk tidak mengundang kepala rezim atau junta militer Myanmar setelah para jenderal gagal membuat kemajuan pada peta jalan yang disepakatai untuk memulihkan perdamaian pascakudeta pada Februari lalu.
"Kegagalan militer untuk bertindak atas rencana 5 poin yang disepakati pada bulan April dengan ASEAN adalah sama saja dengan mundur," terang Erywan Yusof selaku utusan khusus kelompok itu untuk Myanmar dalam konferensi pers, Rabu (6/10).
Melansir Al-Jazeera, Myanmar saat berada dalam kekacauan sejak panglima militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing merebut kekuasaan pada 1 Februari lalu. Langkah ini disebut mengakhiri 10 tahun langkah tentatif menuju demokrasi dan memicu protes luas dan gerakan massa pembangkangan sipil.
Erywan sendiri merupakan Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, sekaligus ketua ASEAN saat ini menuturkan bahwa blok itu sedang dalam diskusi tentang tidak mengundang pemerintah militer untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak virtual yang dijadwalkan akan dimulai pada 26 Oktober nanti. "Hingga hari ini, belum ada kemajuan dalam implementasi konsensus lima poin, dan ini menimbulkan kekhawatiran," terang Erywan.
Di sisi lain, Juru Bicara (Jubir) pemerintahan militer Myanmar Zaw Min Tun tidak menanggapi panggilan dari kantor berita Reuters pada Rabu (6/10). Pekan lalu, Zaw Min menyatakan bahwa Myanmar bekerja sama dengan ASEAN "tanpa mengorbankan kedaulatan negara" dalam konferensi pers.
Upaya dari blok tersebut untuk terlibat dengan militer Myanmar telah dikritik oleh para pendukung demokrasi dan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang merupakan pemerintahan bayangan yang dibentuk oleh para politisi korban kudeta. Sikap keras yang ditunjukkan oleh Myanmar untuk tidak mengakhiri kudeta ini disebut semakin membuat negara ASEAN lainnya semakin frustasi.
Seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan kepada parlemen Myanmar, jika militer masih terus mengabaikan upaya ASEAN dalam penyelesaian konflik, maka pihak Kuala Lumpur tidak akan mendukung kehadiran Min Aung Hlaing di KTT tersebut.
(wk/tiar)
