Filipina sebagai salah satu negara yang menolak kehadiran junta militer di KTT ASEAN menilai mereka terlalu lama berdiam diri terhadap masalah yang ada di Myanmar.
- Elvariza Opita
- Jumat, 15 Oktober 2021 - 16:54 WIB
WowKeren - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dilaporkan menggelar pertemuan pada Jumat (15/10) waktu setempat. Beredar kabar bahwa pertemuan itu untuk memfinalisasi soal persetujuan kehadiran pimpinan junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing di KTT virtual mendatang.
Seorang sumber yang tak disebutkan namanya menjelaskan kepada Reuters, "diskualifikasi" terhadap Jenderal Min ini sebagai bentuk tekanan karena Myanmar tidak mematuhi kesepakatan yang sudah ada. Hal ini menyusul penolakan Myanmar mengizinkan Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Darussalam, Erywan Yusof, untuk bertemu dengan mantan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi yang kini ditahan.
ASEAN sendiri memang telah memberikan sejumlah arahan kepada militer Myanmar yang sudah melakukan kudeta pada 1 Februari 2021 tersebut. Termasuk menggelar dialog dengan semua pihak, mengutamakan akses kemanusiaan, hingga mengakhiri permusuhan yang kini dinilai oleh ASEAN sudah gagal dipenuhi oleh kelompok Jenderal Min yang berkuasa.
Beberapa negara Asia Tenggara sendiri memang memberikan reaksi keras terhadap kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar tersebut. Bahkan Indonesia bersama Malaysia dan Singapura mengindikasikan persetujuan pengecualian Jenderal Min dari KTT virtual yang digelar pada 26-28 Oktober 2021 mendatang.
Kendati demikian, ketiga negara mendorong persetujuan dari sembilan bangsa yang bergabung di ASEAN. Sedangkan Myanmar merupakan anggota ke-10 di ASEAN.
Penolakan serupa juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, yang bahkan lebih terang-terangan. Ia menilai ASEAN tidak bisa lagi bersikap netral terhadap apa yang terjadi di Myanmar.
"Kami dapat terus menjaga jarak dengan mereka (Myanmar)," ungkap Locsin kepada Lowy Institute Australia, dikutip pada Jumat (15/10). "Tetapi jika kami terus mengalah, kredibilitas kami sebagai organisasi regional yang sebenarnya akan hilang."
"Kami selama ini seperti sekelompok negara yang selalu setuju satu sama lain tentang hal-hal yang tidak penting dan tidak diperhitungkan dunia," sambung Locsin. Ia menegaskan soal pentingnya mengambil kebijakan strategis terhadap Myanmar.
Amerika Serikat sendiri sudah menghubungi Erywan terkait dengan situasi di Myanmar. Dan dinyatakan keduanya sepakat menekankan pentingnya rezim militer untuk segera menghentikan kekerasan, membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, dan memulihkan demokrasi multi-partai dan transisi demokrasi di Myanmar.
(wk/elva)
