WowKeren - Sejumlah negara Eropa tengah mempertimbangkan untuk membuka misi diplomatik bersama di Afghanistan. Rencana ini diumumkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Sabtu (4/12) pekan lalu.

Kendati demikian, Macron menekankan bahwa itu bukan berarti mereka akan mengakui pemerintahan kelompok Taliban di negara itu. Hal itu disampaikan oleh Macron kepada wartawan saat berada di Doha, Qatar, sebelum menuju ke Arab Saudi.

"Kami sedang memikirkan sebuah organisasi antara beberapa negara Eropa, lokasi bersama untuk beberapa orang Eropa," kata Macron. "Yang memungkinkan duta besar kami hadir."

Segera setelah pembukaan organisasi itu dilaksanakan, maka negara-negara Eropa akan menempatkan perwakilannya di sana. Yang jelas, Macron menekankan bahwa ini bukan merupakan bentuk dialog politik dengan Taliban.

"Ini adalah langkah yang berbeda dari pengakuan politik atau dialog politik dengan Taliban," kata Macron melanjutkan. "Kami akan memiliki perwakilan segera setelah kami dapat membukanya."

Macron menegaskan bahwa inisiatif ini tidak serta merta menandakan dialog politik dengan Taliban maupun pengakuan politik untuk kelompok itu. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat telah memikirkan cara untuk bagaimana terlibat dengan Taliban yang berhasil menguasai Afghanistan.

Sebelumnya pekan lalu, Uni Eropa memang telah menyarankan untuk membuka misi tersebut. Namun sebelum menempatkan perwakilan mereka, terlebih dahulu harus dipastikan kondisi keamanan di sana.

"Delegasi UE menggarisbawahi bahwa kemungkinan membangun kehadiran minimal di lapangan di Kabul, yang tidak memerlukan pengakuan, akan secara langsung bergantung pada situasi keamanan," kata UE. "Serta pada keputusan efektif oleh otoritas de facto untuk memungkinkan UE memastikan perlindungan yang memadai bagi staf dan bangunannya."

Taliban telah mengimbau dunia internasional untuk memberikan pengakuan diplomatik pada mereka serta mencabut sanksi yang diberikan. Diketahui, lembaga keuangan internasional telah menangguhkan pendanaan pembangunan untuk negara itu.

Permintaan ini disampaikan ketika mereka telah berjuang untuk menghidupkan kembali ekonomi negara yang terputus dari lembaga keuangan internasional. Infrastruktur negara itu sangat memerlukan perbaikan imbas perang selama beberapa dekade dan pendudukan militer pimpinan AS.