WowKeren - Salah satu yang dikhawatirkan semenjak Taliban kembali menguasai pemerintahan Afghanistan adalah soal pemenuhan hak-hak perempuan. Meski Taliban sudah berjanji untuk tidak membatasi hak-hak perempuan, tampaknya perlahan-lahan regulasi yang berlaku berbeda 180 derajat.

Sebab pada Minggu (26/12) kemarin, Taliban melalui Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan melarang perempuan Afghanistan untuk bepergian lebih 72 kilometer sendiri. Selain itu, Taliban juga melarang pemilik kendaraan untuk mengizinkan perempuan ikut berkendara kecuali mengenakan penutup kepala.

"Wanita yang bepergian lebih dari 72 kilometer (45 mil) tidak boleh ikut kecuali ditemani oleh kerabat dekat," ujar Menteri Promosi Kebajikan dan Pencegah Kejahatan, Sadeq Arif Muhajir, dikutip dari Al Jazeera, Senin (27/12). Muhajir juga menegaskan bahwa kerabat yang mendampingi harus laki-laki dan benar-benar keluarga dekat.

Peraturan tersebut, yang menjadi viral di media sosial, disebutkan juga melarang masyarakat untuk memainkan lagu selama di perjalanan. Kebijakan-kebijakan ini pun seketika menjadi sorotan, terutama dari para aktivis hak asasi manusia.

Sebagai pengingat, Taliban juga sudah melarang kaum perempuan untuk bekerja di sektor publik sejak mereka berkuasa di Afghanistan pada 15 Agustus 2021. Kemudian kaum perempuan juga kebanyakan dilarang melanjutkan sekolah ke tingkat menengah ke atas.

Beberapa pekan lalu, Taliban juga melarang televisi untuk menayangkan karya yang melibatkan aktris perempuan. Taliban pun menginstruksikan pembawa acara perempuan untuk mengenakan penutup kepala selama di depan kamera.

Mengenai penutup kepala yang juga diwajibkan untuk perempuan pelaku perjalanan ini pun ditegaskan sebagai hijab oleh Taliban. Hanya saja Taliban tidak merinci lebih jelas hijab seperti apa yang harus dipakai perempuan Afghanistan, mengingat sebagian besar dari mereka pun telah mengenakan penutup kepala untuk beraktivitas di luar ruangan.

Tentu saja kebijakan baru ini membuat Taliban kembali menjadi sorotan internasional. "Peraturan baru ini menjadi gerakan signifikan untuk menciptakan penjara wanita," kata Direktur Asosiasi Human Rights Watch, Heather Barr, kepada AFP. Padahal Taliban sedang mengusung citra moderat untuk mendapat dukungan di komunitas internasional.