Meski kedua perusahaan itu tidak mengonfirmasi berita namun baik Apple maupun Meta telah memberikan pernyataan yang mengutip kebijakan mereka dalam menangani permintaan informasi.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 31 Maret 2022 - 13:53 WIB
WowKeren - Perusahaan pemilik Facebook Meta dilaporkan telah memberikan informasi kepada peretas, sebagaimana dikatakan oleh sumber dari perusahaan pada Rabu (30/3). Peretas tersebut berpura-pura menjadi pejabat penegak hukum tahun lalu.
Karena masalah ini sangatlah sensitif, sumber perusahaan yang membeberkan masalah ini meminta anonimitas. Ia mengatakan jika peretas bisa mendapatkan informasi detail seperti alamat atau nomor telepon sebagai tanggapan atas permintaan data darurat yang dipalsukan.
Pakar dunia maya Brian Krebs mengatakan pada Selasa (29/3) bahwa para peretas telah mengkompromikan akun email atau situs web yang terkait dengan polisi atau pemerintah. Mereka juga mengklaim tidak dapat menunggu perintah hakim untuk mendapatkan informasi karena ini adalah masalah hidup dan mati yang mendesak.
Adalah Bloomberg, kantor berita yang pertama kali melaporkan berita ini, yang juga mengatakan bahwa Apple telah menyediakan data pelanggan sebagai tanggapan atas permintaan data palsu. Meski kedua perusahaan itu tidak mengonfirmasi berita namun baik Apple maupun Meta telah memberikan pernyataan yang mengutip kebijakan mereka dalam menangani permintaan informasi.
Krebs melanjutkan bahwa jika pejabat penegak hukum Amerika Serikat (AS) menginginkan data pemilik akun media sosial atau nomor ponsel terkait, maka mereka harus menyerahkan surat perintah pengadilan resmi atau panggilan pengadilan. Kendati demikian, ada pengecualian dalam kasus-kasus mendesak.
Jika kasus mendesak maka pihak berwenang dapat membuat permintaan data darurat. "Sebagian besar mengabaikan tinjauan resmi apa pun dan tidak mengharuskan pemohon untuk memberikan dokumen yang disetujui pengadilan," paparnya.
Meta menegaskan bahwa mereka selalu meninjau setiap permintaan data untuk memiliki syarat hukum yang cukup serta menggunakan sistem proses lanjutan sebagai langkah untuk memvalidasi penegakan hukum. Itu juga bisa digunakan sebagai langkah untuk mendeteksi penyalahgunaan.
Sementara itu, Apple, mengatakan bahwa dalam kasus aplikasi darurat "penyelia pemerintah atau agen penegak hukum yang mengajukan permintaan dapat dihubungi dan diminta untuk mengonfirmasi kepada Apple bahwa permintaan darurat itu sah."
(wk/zodi)
