Krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka tampaknya semakin parah. Akibatnya, pemerintah memutar otak untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut sesegera mungkin.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Selasa, 26 April 2022 - 19:38 WIB
WowKeren - Seperti yang diketahui, Sri Lanka saat ini tengah dilanda krisis ekonomi. Tampaknya, krisis ekonomi di negara tersebut semakin parah.
Hal itu dapat dilihat dari sikap Sri Lanka yang telah mengumumkan akan menjual visa jangka panjang untuk menarik mata uang asing yang sangat dibutuhkan. Menurut sebuah laporan, hal ini dilakukan karena negara kepulauan tersebut kehabisan dolar untuk membayar makanan dan bahan bakar.
Dengan begitu, orang asing yang menyetor minimal USD100 ribu secara lokal, akan diberikan izin untuk tinggal dan bekerja di Sri Lanka selama 10 tahun di bawah Program Visa Golden Paradise, kata pemerintah pada Selasa (26/4), menurut kantor berita AFP.
Selanjutnya, laporan tersebut menyebut bahwa uang tersebut harus dikunci di rekening bank lokal selama masa tinggal. Hal ini disampaikan oleh pemerintah dalam sebuah pernyataan.
"Skema ini akan membantu Sri Lanka pada saat kita menghadapi krisis keuangan terburuk sejak kemerdekaan kita," terang Menteri Media Nalaka Godahewa kepada wartawan di Kolombo.
Selain itu, Nalaka mengatakan bahwa pemerintah juga menyetujui pemberian visa lima tahun kepada orang asing yang menghabiskan minimal USD75 ribu untuk membeli apartemen di pulau tersebut.
Sebagaimana diketahui, kekurangan akut makanan, bahan bakar dan obat-obatan telah memicu protes yang meluas , dengan ribuan orang berkemah di luar kantor pinggir laut Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk menuntut pengunduran dirinya.
Sementara itu, pemerintah telah mengisyaratkan kesediaan untuk mempertimbangkan reformasi konstitusi yang dapat mengurangi otoritas presiden, yang memberikan dirinya kekuasaan besar untuk mengangkat dan memecat menteri, hakim, dan pegawai negeri setelah pemilihannya tahun 2019.
Selain itu, pemerintahannya disebut juga membatalkan reformasi demokrasi yang memberikan independensi undang-undang kepada polisi, pegawai negeri, komisi pemilihan, dan peradilan. Adapun keruntuhan ekonomi Sri Lanka itu mulai terasa setelah pandemi COVID-19 melumpuhkan pendapatan vital dari sektor pariwisata dan pengiriman uang.
Akibat dari utilitas yang tidak mampu membayar impor bahan bakar telah memberlakukan pemadaman listrik harian yang panjang, sementara antrean panjang meliuk-liuk di sekitar stasiun layanan saat orang mengantre untuk bensin dan minyak tanah.
Sementara itu, pejabat Sri Lanka diketahui tiba di Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu, di mana disebut untuk merundingkan bailout dengan Dana Moneter Internasional.
(wk/tiar)
