WowKeren - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa sebanyak 3,5 juta ton crude palm oil (CPO) akan disiapkan untuk mendukung implementasi mandatori Biodiesel 50 (B50) yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor solar.

Dalam konferensi pers di Makassar pada Senin (6/4/2026), Amran menyatakan, "Sekitar 5,3 juta ton dari CPO kita jadikan biofuel, itu perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto." Penjelasan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan berbasis nabati.

Amran menambahkan bahwa Indonesia saat ini menguasai sekitar 60 persen pasar CPO dunia, memberikan posisi tawar yang kuat bagi pemerintah dalam mengatur keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan dalam negeri. "B50 akan tercapai tahun ini. Kami bekerja sama dengan Menteri ESDM Pak Bahlil Lahadalia dan berkolaborasi dengan semua pihak terkait," jelasnya.

Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa volume ekspor CPO Indonesia meningkat dari 26 juta ton menjadi 32 juta ton. Kenaikan produksi nasional sebesar 6 juta ton ini disebabkan oleh tren harga CPO global yang memotivasi petani untuk meningkatkan perawatan kebun mereka.

Amran juga menggarisbawahi bahwa pengalihan 3,5 juta ton CPO untuk biofuel tidak akan mengganggu kinerja ekspor nasional. Kebijakan ini justru diharapkan dapat memberikan efek berganda (multiplier effect), yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui stabilitas harga komoditas serta memutar roda ekonomi di daerah penghasil sawit secara masif.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa penerapan B50 memiliki potensi untuk menghemat subsidi negara hingga Rp48 triliun. Kebijakan ini juga diproyeksikan mampu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebanyak 4 juta kiloliter per tahun. "Ini adalah bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi. PT Pertamina sudah menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan kebijakan ini per 1 Juli 2026," kata Airlangga.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan optimismenya bahwa melalui implementasi B50, Indonesia tidak hanya akan mengurangi impor, tetapi juga berpotensi mengalami surplus solar pada tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.