WowKeren - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengimbau jemaah calon haji untuk aktif melaporkan setiap indikasi pungutan biaya tidak resmi selama ibadah haji berlangsung. Langkah ini diambil untuk menjamin kenyamanan dan keamanan jemaah selama berada di Tanah Suci.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin, 27 April 2026. "Bagi jemaah, jangan segan-segan melaporkan segala bentuk pungutan biaya yang tidak seharusnya," ujarnya, menekankan pentingnya partisipasi jemaah dalam mengidentifikasi dan melaporkan praktik pungutan liar.

Maria menambahkan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini harus mengutamakan keselamatan dan kenyamanan jemaah. Oleh karena itu, Kemenhaj memberikan peringatan tegas kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun.

"Kemenhaj menegaskan kepada KBIHU untuk tidak melakukan pungutan, termasuk penawaran paket-paket wisata dengan memanfaatkan jemaah," tegasnya. Hal ini bertujuan agar jemaah dapat fokus pada ibadah dan menjaga kondisi fisik mereka menjelang puncak haji.

Selain itu, Maria juga mengingatkan jemaah calon haji yang sudah tiba di Madinah agar selalu membawa Kartu Nusuk saat keluar dari hotel. Kartu ini berfungsi sebagai identitas resmi jemaah yang berisi informasi data diri dan lokasi pemondokan melalui sistem kode batang (barcode).

"Tanpa kartu ini, jemaah akan ditolak memasuki kawasan tertentu, terutama di Makkah," tambah Maria. Pemerintah berharap agar jemaah selalu mengenakan kartu tersebut untuk memudahkan pengawasan dan memberikan perlindungan maksimal selama masa operasional haji.

Dengan langkah-langkah ini, Kemenhaj berharap pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah yang berangkat ke Tanah Suci.